Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor industri di Ruang Yudistira, Balai Kota.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penerapan standar K3 dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan, karakteristik pekerjaan di Kota Yogyakarta didominasi sektor jasa, perdagangan, pariwisata, perhotelan, kuliner, pendidikan, kesehatan, dan konstruksi.
“Keragaman sektor ini memiliki tingkat risiko pekerjaan yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan perlindungan sesuai karakteristik masing – masing,” jelasnya.
Menurut Hasto, Pemkot Yogyakarta terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Perlindungan tersebut juga diarahkan kepada kelompok pekerja rentan, termasuk pekerja di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW),” katanya.
Hasto menegaskan, perlindungan pekerja tidak hanya berkaitan dengan risiko kecelakaan di tempat kerja, tetapi juga perlu memperhatikan berbagai risiko sosial yang dapat memengaruhi keselamatan masyarakat.
“Kita harus memikirkan bagaimana cakupan perlindungan bisa universal, terutama bagi para pekerja. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya untuk memberikan jaminan kepada mereka,” ungkapnya.
Hasto juga menyoroti tantangan demografi Kota Yogyakarta yang mulai memasuki fase penuaan penduduk.
Dengan proporsi penduduk lanjut usia mencapai 17,8% dan angka harapan hidup sekitar 78 tahun, kelompok usia produktif menghadapi beban tanggungan keluarga yang semakin besar.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut generasi produktif untuk memiliki kesehatan dan ketahanan kerja yang baik.
“Kota Yogyakarta ini menghadapi kondisi growing old before growing rich. Kita semakin menua, tetapi belum sepenuhnya kaya. Karena itu, generasi produktif harus benar-benar sehat dan kuat,” tutur Hasto.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR Charles Honoris menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak fundamental setiap pekerja.
Penerapan K3, lanjutnya, tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan persyaratan administratif perusahaan maupun formalitas untuk memperoleh sertifikat.
“Produktivitas industri tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keselamatan dan kesehatan teman – teman pekerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, sehat dan terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja,” ungkapnya.
Menurut Charles, pengawasan K3 harus lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui identifikasi potensi bahaya, pengendalian risiko dan penegakan hukum terhadap pelanggaran norma K3.
“Keuntungan perusahaan, pertumbuhan industri dan investasi memang penting. Namun, keselamatan dan kesehatan pekerja jauh lebih mendasar, karena menyangkut hak hidup, martabat, dan kemanusiaan. Tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan pekerja,” tuturnya.
Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Patricia Heny Dian Anitasari menjelaskan, Pemkot Yogyakarta menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi penerapan K3 di perusahaan, karena kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada di tingkat pemerintah provinsi.
“Monitoring dilakukan melalui tim deteksi dini ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi terkait. Apabila ditemukan perusahaan yang belum optimal menerapkan K3, Pemkot memberikan rekomendasi pembinaan agar perusahaan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja,” ungkapnya.
Upaya perlindungan pekerja juga didukung dengan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan data Universal Coverage Jamsostek (UCJ) BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogyakarta memiliki potensi peserta sebanyak 184.671 orang.
Dari jumlah tersebut, 91.926 orang atau 49,78 persen telah menjadi peserta aktif, sedangkan 92.745 orang belum terlindungi.
Melalui kunjungan kerja tersebut Komisi IX DPR berharap memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan K3, efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dan berbagai tantangan perlindungan pekerja di daerah.
Masukan dari pemerintah daerah, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha juga menjadi bahan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan. I







