PENERAPAN GANJIL-GENAP CEGAH KEPADATAN DI KAWASAN WISATA

Penerapan kebijakan ganjil-genap di kawasan wisata dilakukan untuk mencegah terjadinya kepadatan. Selain itu, juga untuk menekan penyebaran Covid-19.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, kawasan wisata sudah dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan, serta harus ada pemberlakuan ganjil-genap di jalan-jalan menuju kawasan wisata.

Hal itu, dia menambahkan, sesuai dengan terbitnya Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021 di poin 5 bahwa untuk daerah PPKM level 3, mulai Jumat pukul 12.00 s/d Minggu pukul 18.00.

“Akan segera dikeluarkan Peraturan Menhub terkait kebijakan ganjil-genap di kawasan wisata, tidak hanya di Puncak, tapi juga di kawasan wisata lainnya di Indonesia selama penerapan PPKM,” katanya bersama dengan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Simpang Gadog, Puncak, Jawa Barat, Sabtu(18/9/2021).

Menurut Menhub, kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak contohnya telah menjadi masalah yang mengemuka dalam tiga pekan terakhir. “Hal ini dikarenakan Puncak salah satu daerah yang menjadi favorit mayarakat di sekitar Jabodetabek untuk berlibur.”

Budi Karya menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan kepada Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, supaya puncak itu tidak hanya berita macet saja dan dicari cara agar tidak macet lagi.

“Kami mohon kepada Polri untuk mengawal apa yang menjadi kebijakan dari Inmendagri maupun Peraturan dari Kemenhub dan saya minta pemda setempat juga koperatif menindaklanjuti kebijakan ini,” jelasnya.

Menhub mengatakan, kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia sudah menjadi salah satu yang paling baik di Asia, sehingga perlu dijaga dan jangan sampai euforia penurunan angka kasus positif Covid-19 ini membuat lengah.

“Presiden berulang-ulang mengatakan, jangan senang dulu dengan hasil baik yang sudah kita capai. Kita harus menyiapkan diri masuk ke masa Endemi,” ungkapnya.

Baca Juga:  SEBANYAK 264 PELABUHAN TERAPKAN INAPORTNET

Endemi adalah konsep berdampingan dengan Covid-19, tapi dengan menjaga prokes dan tetap produktif.

Menhub meminta kepada Korlantas, pemda, Ditjen Perhubungan Darat dan BPTJ untuk berkoordinasi untuk menjalankan kebijakan ganjil genap ini dengan baik.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono menyatakan, sinergitas dari semua pihak menjadi hal yang sangat penting untuk memperlancar implementasi kebijakan ganjil genap tersebut.

Dari tiga pekan telah diberlakukan memang sempat terjadi lonjakan kendaraan, tapi hal tersebut dapat ditangani dengan baik.

“Sinergitas Polri dan stakeholder terkait sangat dibutuhkan dan ini sudah di manage dengan baik oleh Polda dan Polres di sini. Kita terus lakukan evaluasi dan hingga kini sudah sangat bagus dan efektif,” jelasnya. I

 

 

Kirim Komentar