Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan pemaparan di Kantor Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta.
Dalam paparannya dia menjelaskan bahwa infrastruktur yang sesuai dapat mengurangi dampak dari kejadian bencana.
“Bencana geologi telah dilakukan mitigasi prabencana dengan bantuan Bank Dunia dan BMKG. Sekarang di sepanjang pesisir pantai yang diprediksi megathrust kami pasang alat, warganya dilatih dan ada rute evakuasinya,” katanya.
Terkait dengan penanganan infrastruktur pascagempa, Kepala BNPB menceritakan penanganan bencana di Kabupaten Cianjur tahun 2022 yang telah selesai perbaikan infrastrukturnya berupa 80.000 rumah.
“Cianjur dua tahun selesai padahal yang harus diperbaiki 80.000 rumah, untuk relokasi dilaksanakan Kementerian PKP, yang tidak relokasi atau tetap di situ ditangani oleh BNPB,” jelasnya.
Penanganan bencana vulkanologi atau erupsi gunung api juga dapat berjalan baik dengan adanya dukungan infrastruktur berupa sabo dam yang juga dapat diupayakan bersama kementerian dan lembaga lainnya sebagai bentuk kolaborasi pentaheliks.
“BNPB bisa melaksanakan kegiatannya setelah gunung meletus karena BNPB sifatnya darurat. Yang paling penting sebelum terjadi bencana, untuk itu kami punya usulan dengan membangun sabo dam untuk menahan luncuran lahar dingin dan lahar panas tidak langsung menimpa masyarakat,” tuturnya.
Terbaru, BNPB masih terus mengupayakan terpenuhinya relokasi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
“Relokasi masyarakat terdampak gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur. Tanah sudah ada, akses menuju masuk masih proses membuka jalan,” ujar Suharyanto.
Selanjutnya langkah mitigasi berbasis infrastruktur bagi bencana hidrometeorologi kering kebakaran hutan dan lahan dapat juga dilakukan.
“Membuat embung dan sodetan atau kanal untuk mempermudah pengambilan air bagi tim darat maupun water bombing,” ungkapnya.
Terakhir khusus penanganan bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan cuaca ekstrem.
“Normalisasi sungai-sungai yang 10 tahun terakhir bencana terjadi di situ terus,” jelas Suharyanto.
Penguatan infrastruktur di setiap jenis bencana tersebut tentu akan menjadi pendukung dalam penanganan bencana di Indonesia.
“Harapannya jika kerjasama segera dilaksanakan, bencana di Indonesia bisa menurun baik kuantitas maupun dampak,” katanya.
Hadir dalam rapat tersebut Menko PMK, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnaK, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Menteri Pekerjaan Umum. I
