Salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan titik pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur adalah lokasinya yang aman dan minim ancaman bencana.
Namun, IKN Nusantara bukanlah kawasan yang seluruhnya bebas dari bencana, tapi risiko bencana tersebut dapat diminimalisir dengan upaya struktural (pembangunan konstruksi fisik) maupun non struktural sesuai kerentanan wilayah.
Upaya mitigasi bencana kawasan IKN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahanan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan hal itu dalam acara webinar dengan tema Aspek Penting Mitigasi Bencana Dalam Perencanaan Tata Ruang IKN yang diselenggarakan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Sabtu (19/11/2022).
“Dalam upaya mitigasi struktural, Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur kawasan IKN dengan memperhatikan tiga aspek, yakni menjamin kualitas, menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan estetika,” jelasnya.
Menteri Basuki menuturkan, pertama menjamin kualitas, misalnya dalam membangun jalan tol menuju Kawasan IKN harus lebih baik dari jalan tol di tempat lain.
“Kami juga meminta dukungan dari JICA Jepang (Japan International Cooperation Agency) untuk ikut mensupervisi pekerjaan ini. Jadi enggak main-main untuk kualitas,” ungkapnya.
Kedua, dalam menjaga kelestarian lingkungan, Kementerian PUPR melakukan mitigasi potensi bencana longsor, antara lain dengan mempertahankan ruang hijau lebih dari 75% dari 6.600 hektare luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Selain itu, memasang Sensor Monitoring Pergerakan Tanah, membangun dengan mengikuti topografi dan kontur berondulasi dengan memanfaatkan cekungan untuk embung dan merancang jalan dengan kemiringan kurang dari 10%.
Selanjutnya juga dilakukan mitigasi potensi bencana banjir dan Smart Water Management, dengan menampung air hujan dalam tanki bawah tanah, yang diolah dan dimanfaatkan untuk penyiraman taman, pengurasan saluran dan pembersihan jalan.
“Semua kembali ke lingkungan, agar tidak semua dibetonisasi, itu idenya. Oleh karenanya, didesain betul sejak awal untuk melestarikan lingkungan,” jelas Menteri Basuki.
Ketiga untuk menjamin estetika lingkungan, Menteri Basuki mengatakan dalam pembangunan infrastruktur IKN dilakukan dengan seminimal mungkin menebang pohon.
Sebaliknya, dia menambahkan, menanam pohon dengan kanopi lebar/luas, menata lansekap dan taman. “Ini merupakan upaya mewujudkan IKN sebagai kota dalam hutan (smart forest city).”
Kementerian PUPR menekankan betul kepada penyedia jasa, konsultan manajemen maupun konsultan supervisinya untuk memperhatikan kualitas, melestarikan lingkungan dan meningkatkan estetika.
“Memang tidak gampang untuk mengubah itu. Jadi jangan dibiarkan operator alat berat berjalan sendiri, semua harus dipandu,” kata Menteri Basuki.
Selanjutnya untuk mitigasi non struktural, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain perencanaan dan desain pembangunan IKN dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) infrastruktur tahan gempa, pengurangan emisi karbon dan menjaga iklim mikro kawasan dengan menerapkan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau.
“Saya ingin menyampaikan bahwa kita semua turut bertanggung jawab atas kualitas, kondisi lingkungan dan estetika di IKN. Oleh karena itu, saya mengajak para insinyur ITS untuk berperan aktif, baik sebagai perencana, pelaksana konstruksi maupun pengawas pekerjaan konstruksi secara profesional dengan menerapkan berbagai inovasi dan menjadi bagian dari sejarah pembangunan IKN,” tutur Menteri Basuki. I
