Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato kenegaraan usai dilantik sebagai kepala negara pada 20 Oktober 2024, padahal IKN adalah megaproyek warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum lengser.
Merespons hal ini, Hashim Djojohadikusumo memastikan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Adik Presiden Prabowo ini menyebutkan kepastian ini ditandai dengan pengangkatan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN definitif.
“Komitmen tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Ya so, lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So, dia rank setara dengan Menteri,” katanya saat di Menara Kadin, Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Hashim, dalam kepemimpinan Prabowo, pemerintah akan berfokus membangun sarana dan prasarana kota.
Sebab, lanjutnya, hingga saat ini IKN masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk bisa berfungsi dengan baik sebagai ibu kota baru.
“IKN akan diteruskan dan akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi ya. So, ini kemarin ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap untuk dimulai sebagai suatu ibu kota yang fungsional,” tuturnya.
Di sisi lain, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.
“Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, belum lama ini.
Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan dan masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.
“Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif, seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif, di antaranya gedung MK selesai pada 2026. I
