Program Intervensi Pemerintah Semakin Dikebut Usai Iduladha

Posibilitas fluktuasi harga pangan sebagai salah satu imbas gejolak geopolitik diatasi Indonesia dengan memastikan neraca pangan yang kuat.

Tren stabilitas pangan dapat dilihat usai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 Hijriah pada pekan ini.

Kondisi tersebut juga merupakan implikasi positif dari berbagai program intervensi pangan pemerintah yang dikebut.

Menurut Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono, jika bicara tentang kondisi harga pangan, maka harus bersyukur terlebih dahulu dengan situasi global dunia yang tidak menentu.

“Namun, kondisi neraca pangan kita secara nasional masih cukup kuat. Tentu kita mengacu pada data BPS bahwa di April lalu, inflasi turun. Secara nasional artinya kondisi harga terkendali. Memang yang menjadi catatan kita bersama itu distribusi, karena sentra produksi belum merata di semua wilayah dan periode panen waktunya tentunya juga berbeda antarwilayah,” jelasnya.

Dalam pantauan Bapanas, sampai 29 Mei 2026 atau dua hari usai Iduladha, rerata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen.

Misalnya rerata harga beras medium secara nasional di Rp13.456 per kilogram (kg) yang telah turun tipis 0,19% dari seminggu sebelumnya.

Sementara itu, harga bawang merah di Rp47.185 per kg dari HAP tertinggi Rp41.500 per kg.

Harga cabai merah keriting di Rp60.638 per kg dari HAP maksimal di Rp55.000 per kg.

Untuk cabai rawit merah yang harus diperhatikan fluktuasinya, tapi daging ayam ras di Rp38.385 per kg dan telur ayam ras Rp29.469 per kg. Keduanya masih dibawah level HAP.

Pemerintah tentunya tidak hanya mengawasi level harga pangan di tingkat konsumen saja.

Kepentingan produsen pangan dalam negeri juga harus dijaga keseimbangannya, terkadang harga di tingkat konsumen cukup baik, namun harga di tingkat produsen terlalu rendah.

Baca Juga:  Kementan Minta Keseriusan Pemda Antisipasi Ancaman Krisis Pangan Dunia

“Jadi semua harus kita lindungi, karena produsen kita juga harus mendapatkan harga yang wajar, yang menguntungkan, agar mereka tetap semangat berproduksi,” tuturnya.

Produksi juga penting, lanjut Maino, karena selama ini kita bicara gejolak harga seolah – olah di tingkat konsumen saja.

“Kita lupa di tingkat produsen juga kadang harganya tidak stabil atau mengalami gangguan,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menambahkan, intervensi – intervensi dari pemerintah menyasar keduanya, bisa di tingkat produsen melalui penyerapan panen dengan harga yang baik.

Kemudian, penyaluran beras SPHP untuk di tingkat konsumen. Ada juga penyaluran jagung SPHP yang penting juga untuk para peternak karena hari ini situasinya harga pakan, komponen pakan khususnya, juga sedang tinggi.

Salah satu yang dikebut adalah program SPHP beras. Total realisasi sejak Januari sampai Mei 2026 telah mencapai 507.000 ton.

Ini terdiri 221.000 ton di Januari dan Februari yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025, sedangkan 286.000 ton merupakan realisasi Maret sampai Mei yang merupakan SPHP beras tahun 2026,” ungkapnya.

Adapun capaian realisasi SPHP beras di tahun ini yang 507.000 ton tersebut meningkat pesat hingga 180% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025.

Sebagai informasi, program SPHP beras sampai Mei 2025 realisasinya masih di angka 181.000 ton.

Program intervensi pangan lainnya berupa bantuan pangan beras dan minyak goreng juga telah dilaksanakan.

Sampai akhir Mei ini pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan hingga 15,4 juta keluarga penerima manfaat, sedangkan di Mei 2025, program bantuan pangan belum berjalan.

Sumber beras yang digunakan dalam program intervensi pangan pemerintah pun berasal dari panen dalam negeri.

Realisasi pengadaan setara beras dari dalam negeri oleh Bulog hingga menjelang tutup Mei ini telah mendekati 3 juta ton.

Catatan emas di tahun ini telah melampaui realisasi Januari – Mei 2025 yang berkisar 2,5 juta ton.

Baca Juga:  Presiden Hadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang

Terakhir, program pasar murah juga digencarkan dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM).

Program yang terlaksana sampai di penghujung Mei ini telah tercapai 5.037 kali di 417 kabupaten/kota.

Catatan ini jauh melebihi realisasi GPM Januari-Mei 2025 yang dicatat Bapanas di angka 3.482 kali.

Terpisah, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (mentan) dalam berbagai kesempatan menyatakan kehebatan pangan Indonesia.

Dia memastikan porsi impor pangan pokok strategis hanya berkisar di 4% sampai dengan 5% saja.

“Hebat negeri kita, bangga dong sebagai anak bangsa. Negeriku 96% tidak impor dari kebutuhan dan produksi dalam negeri. Mana lebih banyak 3,2 juta ton atau kita produksi 73 juta ton, mana lebih banyak? Kalau dibagi tadi 3,2 juta ton dibagi 73 ton, ini produksi ya, berapa? Sekitar 4,5%,” kata Amran.

Adapun angka 3,2 juta ton merupakan deviasi produksi terhadap kebutuhan konsumsi dari tiga jenis pangan pokok yang terpaksa masih harus dipasok dari importasi.

Sementara itu, total proyeksi produksi dalam negeri setahun untuk 11 jenis pangan pokok secara nasional berada di angka 73,7 juta ton.

Oleh karena itu, Mentan bertekad akan terus mereduksi porsi impor pangan secara nasional.

“Aku kerja keras. Beritahu mafia, hei kamu bersadar mafia, ini pertanian lagi kerja keras. Aku teruskan perjuangan ini. Pokoknya berantas mafia, berantas koruptor, tanam cepat. Aku teruskan ini. Selama napasku masih ada dipinjami Allah, aku akan bela rakyat kecil, bela petani peternak Indonesia,” tegas Kepala Bapanas Amran.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2025, Indonesia sudah berhenti impor beras umum dan jagung pakan yang kuantitasnya pada tahun-tahun sebelumnya cukup besar.

Komitmen tersebut dipastikan terus dilanjutkan pada tahun 2026 dengan ditambah dengan setop impor gula untuk konsumsi. I

Kirim Komentar