Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus pada lima prioritas utama pada program kerja Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, lima prioritas program kerja tersebut didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang bertemakan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan termasuk Program Prioritas Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, sehingga prioritas program tahun 2023 diutamakan pada lima hal,” ujarnya saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR membahas Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2023 di Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Kelima hal itu adalah multi years contracts, pembayaran hutang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta tetap mempertahankan program pola padat karya.
Pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2023 ditetapkan sebesar Rp98,21 triliun.
Rincian rencana kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp35,89 triliun antara lain lanjutan pembangunan 23 bendungan, pembangunan 6.900 hektare irigasi, dan rehabilitasi, serta peningkatan 98.700 hektare irigasi.
Selain itu, rencana kegiatan lainnya adalah pembangunan 41 km pengendali banjir, pembangunan tiga unit pengendali sedimen/lahar gunung berapi, pembangunan 25 km pengaman pantai, dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik.
“Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp40,25 triliun antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km, pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 km, dan pembangunan, serta duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km,” jelasnya.
Kegiatan lainnya peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 1.100 meter, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 125,8 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase, dan jembatan gantung, serta padat karya.
Selanjutnya di bidang permukiman sebesar Rp14,25 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.105 liter/detik, optimalisasi SPAM sebanyak 4.870 SR, SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 276.600 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 23.656 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 71.750 KK, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 82.120 KK.
Kemudian di bidang perumahan sebesar Rp5,49 triliun antara lain pembangunan 3,244 unit Rusun, 2.484 unit Rusus, 27.825 unit PSU, dan 103.000 unit Bantuan Rumah Swadaya. Dukungan manajemen di Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, BPSDM, BPIW, Setjen, dan Itjen sebesar Rp1,86 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
“Kegiatan pola padat karya tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,76 triliun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang. Meskipun anggaran tahun depan mengalami penurunan, kami tetap mempertahankan agar anggaran padat karya tidak berbeda jauh dengan anggaran tahun 2022,” ujar Menteri Basuki.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menjelaskan, selanjutnya Komisi V DPR akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menutup backlog terhadap program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat.
“Upaya lainnya menyesuaikan alokasi pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA K/L RAPBN TA 2023 berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR dalam memperjuangkan program pembangunan skala nasional,” tuturnya. I
