Pemerintah terus mendorong optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha masyarakat, termasuk nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Hingga 30 September 2026, penyaluran KUR secara nasional telah mencapai Rp240,96 triliun, dengan penyaluran pada sektor perikanan sebesar Rp3,73 triliun atau 1,55% dari total penyaluran KUR nasional.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), penyaluran KUR tercatat sebesar Rp4,8 triliun.
Sementara itu, sebagai salah satu penyalur KUR Syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah merealisasikan penyaluran KUR nasional sebesar Rp10,39 triliun atau 69,29% dari target Rp15 triliun yang menjangkau 69.995 debitur.
Khusus di Desa Awang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, BSI telah menyalurkan KUR sebesar Rp13,6 miliar kepada 160 nasabah nelayan.
Capaian tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi KUR Sektor Kelautan dan Perikanan di Kampung Nelayan Desa Awang, yang dilaksanakan melalui diskusi bersama nelayan dan kunjungan langsung kepada debitur KUR BSI untuk mengidentifikasi pemanfaatan pembiayaan, potensi pengembangan usaha, serta tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, penyaluran KUR kepada nelayan dan pembudidaya perlu terus dioptimalkan dengan memperhatikan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat pesisir.
“Penguatan pembiayaan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, pendampingan usaha dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait agar pembiayaan dapat mendorong produktivitas, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat,” tuturnya.
Deputi Ferry bersama Asisten Deputi Pengembangan BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Gunawan Pribadi, serta perwakilan BSI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berdialog dengan masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan usaha, kebutuhan pembiayaan, serta kendala yang dihadapi nelayan dan pembudidaya.
Selain meninjau usaha debitur, diskusi bersama masyarakat mengidentifikasi sejumlah peluang untuk memperluas pemanfaatan KUR. Salah satu temuan penting adalah potensi pembiayaan bagi usaha budidaya lobster.
Dalam diskusi disebutkan terdapat sekitar 80 pembudidaya yang tergabung dalam kelompok usaha dan belum seluruhnya telah menjadi debitur BSI.
Data tersebut menunjukkan adanya peluang perluasan akses pembiayaan, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.
Kebutuhan pembiayaan budidaya lobster dalam diskusi diperkirakan mencapai Rp50 juta.
Namun, pengembangan usaha masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga bibit dan hasil budidaya, kebutuhan modal untuk pakan dan sarana keramba, serta persyaratan sertifikasi dan perizinan pemanfaatan ruang laut.
Monitoring juga menemukan bahwa tantangan usaha nelayan tidak terbatas pada permodalan.
Keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan tempat pengolahan ikan di Lombok Tengah, serta kendala biaya perizinan pemanfaatan ruang laut menjadi tantangan dalam menjaga kualitas dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan.
Dalam diskusi, masyarakat menyampaikan bahwa sebagian hasil tangkapan dipasarkan ke Lombok Timur, karena tersedianya pengepul besar di wilayah tersebut.
Guna memperluas akses layanan keuangan, diskusi turut membahas pemanfaatan BSI Agen sebagai saluran layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Penguatan layanan tersebut diharapkan dapat melengkapi pembiayaan KUR dengan akses terhadap layanan keuangan formal yang lebih mudah dijangkau masyarakat pesisir.
Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperkuat efektivitas penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mendukung pengembangan kampung nelayan yang merupakan program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Hasil monitoring ini diharapkan menjadi masukan bagi penguatan sinergi antara lembaga penyalur KUR, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait, sehingga akses pembiayaan dapat semakin menjangkau pelaku usaha produktif dan memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan.
Dengan demikian, KUR diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga pengungkit pertumbuhan usaha, peningkatan kesejahteraan nelayan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. I
