Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, menyampaikan realisasi capaian anggaran Tahun Anggaran (TA) 2024 pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras di Jakarta.
Menurut Menteri Basuki, realisasi anggaran Kementerian PUPR per 20 Agustus 2024 sebesar Rp68,05 triliun (41,7% dari total anggaran) dengan progres fisik sebesar 49,3%.
Progres keuangan ini lebih tinggi 9,2% dari realisasi tahun 2023 sebesar 32,5%.
“Pagu awal Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp147,37 triliun dan mengalami penambahan sebesar Rp15,72 triliun sehingga pagu menjadi Rp163,09 triliun,” katanya.
Mengenai progres lelang hingga 20 Agustus 2024, tercatat paket yang sudah terkontrak sebanyak 2.708 paket dengan Pagu DIPA Rp109,35 triliun (96% dari total Kegiatan Kontraktual Rp113,94 triliun).
Kegiatan itu meliputi Paket Tender/Seleksi baru (SYC dan MYC Baru) sebanyak 1.370 paket dengan Pagu DIPA Rp16,49 triliun dan melanjutkan Paket Lintas Tahun yang telah terkontrak pada tahun anggaran sebelumnya (MYC Lanjutan) sebanyak 1.338 paket dengan Pagu DIPA Rp92,86 triliun.
“Untuk Paket dalam Proses Lelang sebanyak 461 paket dengan Pagu DIPA Rp4,59 triliun (4% dari Total Kegiatan Kontraktual Rp113,94 triliun). Ini paket yang tinggal menunggu penandatanganan kontrak, lelang dan penetapan pemenangnya sudah selesai,” jelasnya.
Dikatakan Menteri Basuki, pada tahun 2024 Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya yang per 20 Agustus nilainya sebesar Rp8,22 triliun, meningkat sebesar Rp1,11 triliun dari sebelumnya Rp7,11 triliun (status 31 Mei 2024).
“Namun, dari hasil Raker Kementerian PUPR terakhir, masih terdapat potensi dari anggaran sisa lelang sekitar Rp 3 triliun yang akan kita masukkan ke Padat Karya,” tuturnya.
Progres penyerapan anggaran PKT per 20 Agustus 2024 sebesar Rp2,99 triliun (36,4%) dan serapan tenaga kerja 153.052 orang (42,1% dari total target serapan 364.000 orang pekerja).
Menteri Basuki menyatakan, untuk percepatan pelaksanaan anggaran TA. 2024 dilakukan dengan memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan, dengan upaya antara lain mempercepat proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan strategis, serta mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran.
Selain itu, menyelesaikan masalah tanah, mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas pelaksanaan kegiatan.
Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras dalam kesimpulan rapat menyampaikan, Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2024.
“Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat realisasi Program Padat Karya, mempercepat realisasi Inpres Jalan Daerah, Inpres Air Minum dan Air Limbah tahun 2024, memprioritaskan pengusaha local, meningkatkan program operasi, optimalisasi dan rehabilitasi,” ujarnya. I
