KEMENTERIAN PUPR DUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI DAN SURPLUS PANGAN NASIONAL

Presiden Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat di salah satu bendungan yang selesai dibangun. (dok. pu.go.id)
Bagikan Artikel

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan penyelesaian pembangunan 61 bendungan hingga tahun 2024 untuk tambahan pasokan air irigasi lahan pertanian di seluruh Indonesia.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, penambahan suplai air tersebut, Indonesia akan memenuhi ketahanan pangan nasional.

“Kehadiran bendungan di seluruh tanah air telah meningkatkan Indeks Pertanaman, sehingga hasil produksi beras secara nasional juga naik. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia surplus beras sekitar tiga juta ton dan tidak impor beras lagi,” ujarnya saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang, Banten, Jumat (17/6/2022).

Kehadiran bendungan mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) yang sekarang ini rata-rata nasional BPS sebesar 147% dengan air irigasi dari 231 bendungan.

“Dengan adanya tambahan 61 bendungan bisa kita naikkan IP menjadi 200%,” katanya.

Menteri Basuki berharap tambahan 29 bendungan yang sudah tuntas dan 32 bendungan yang masih dalam proyek pembangunan dapat meningkatkan indeks pertanaman menjadi 200%.

Jadi, dia menambahkan, produksi beras nasional dapat mencapai 40 juta ton pada tahun 2045 dan Indonesia bisa surplus beras hingga 10 juta ton.

Salah satu bendungan yang dibangun antara tahun 2015-2020 adalah Bendungan Sindangheula berlokasi di Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan biaya Rp458,9 miliar dan telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Maret 2021.

Bendungan Sindangheula memiliki kapasitas tampung 9,3 juta m3 dengan manfaat irigasi 1.289 hektare, air baku 800 liter/detik, dan potensi pembangkit listrik 0,4 MW.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menuturkan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan, pemerintah melakukan dua strategi utama, yakni meningkatkan konversi padi ke beras dan meningkatkan IP.

“Meningkatkan IP dari 143% menjadi 200% dengan menyediakan tambahan pasokan air irigasi melalui pembangunan 61 bendungan dari 2015-2024. Hingga 2015, layanan air irigasi dari 231 bendungan mencapai 10,6% atau 761.000 hektare. Dengan tambahan 61 bendungan pada tahun 2024, maka layanan air irigasi dari 292 bendungan akan mencapai 19,3%,” jelasnya.

Untuk meningkatkan IP, Endra menyebutkan Kementerian PUPR juga melakukan pekerjaan rehabilitasi 3,02 juta hektare jaringan irigasi dan pembangunan 1,01 juta hektare jaringan irigasi baru.

Endra menyatakan, untuk mengantisipasi krisis pangan global, Indonesia akan memfokuskan pada tujuh komoditas pangan utama, yaitu Beras, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai, dan Sorgum.

Untuk itu, saat ini tengah dikembangkan beberapa sentra produksi tanaman pangan melalui pengembangan Food Estate, yakni di Sumatra Utara (Humbang Hasundutan) dengan target luasan 20.000 hektare dengan komoditas bawang merah dan bawang putih, dan Kalimantan Tengah (Kapuas) dengan target seluas 29.000 hektare dengan komoditas utama padi dan jagung.

Selain itu, juga ada di Nusa Tenggara Timur dengan wilayah Sumba Tengah, Belu, dan Waingapu dengan target luasan 10.000 hektare dengan komoditas padi, jagung, dan sorgum khususnya di Waingapu).

Di Papua (Merauke dan Keerom/Jayapura) dengan target luasan 210.000 hektare di Merauke untuk komoditas padi dan 3.000 hektare di Kabupaten Keerom/Jayapura untuk komoditas jagung, dan di Sulawesi Tengah (Donggala) dengan target luasan 15.000 hektare, untuk komoditas jagung dan kedelai. I

Kirim Komentar

Bagikan Artikel