Satgas Penanganan Covid-19 meminta kepada pemerintah daerah mengoptimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kabupaten/kota maupun PPKM Mikro sekarang juga.
Hal ini tidak lepas dari perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi dalam empat minggu terakhir yang menunjukkan enam provinsi di Pulau Jawa sebagai penyumbang tertinggi kenaikan kasus di Indonesia.
“Sesuai arahan presiden, pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik, sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif,” ujar Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam siaran persnya, Selasa (22/6/2021).
Dia menegaskan untuk menjadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan Covid-19, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus.
Berdasarkan data per tanggal 20 Juni 2021, keenam provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi adalah DKI Jakarta yang meningkat 387%, dengan total kenaikan 20.634 kasus.
Kemudian Jawa Barat meningkat 115% dengan total kenaikan 8.382 kasus, Jawa Tengah meningkat 105% dengan total kenaikan 5.896 kasus;
Jawa Timur meningkat 174% dengan total kenaikan 2.852 kasus.
Selanjutnya wilayah D.I. Yogyakarta meningkat 197% dengan total 2.583 kasus, dan Banten meningkat 189% dengan total 967 kasus.
Satgas mengungkapkan, perkembangan itu menjadikan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92% sejak 4 minggu terakhir.
“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” jelas Wiku.
Kenaikan ini juga diikuti dengan meningkatnya BOR atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan Covid.
Bahkan, BOR di lima dari enam provinsi ini mencapai lebih dari 80% per tanggal 21 Juni 2021. Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR di bawah 80%, yaitu 66,67%.
Satgas mengungkapkan kenaikan kasus positif ini sudah sepatutnya menjadi alasan kuat untuk bersama mengevaluasi kebijakan pengendalian.
Untuk dapat memastikan efektivitas, khususnya penerapan kebijakan PPKM Mikro, semua unsur harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tercipta penanganan yang komprehensif.
“Saat ini, persentase pembentukan Posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan.” ungkap Wiku. I
