Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang diselenggarakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Kamis (24/8/2023).
“Per hari ini bencana di Indonesia berjumlah 2.657 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan sekarang kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Suharyanto menjelaskan, Provinsi Jawa Barat per hari ini sudah terjadi 458 dan merupakan provinsi yang paling tinggi kejadian bencananya di Indonesia.
Terkait dengqn hal itu, BNPB melakukan penanganan bencana untuk meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat di Jawa Barat.
“Bidang pencegahan sebagian daerah di Jawa Barat yang mempunyai pantai, berkaitan dengan bahaya gempabumi dan tsunami, Pusdalops BPBD akan dimodernisasikan sistem manajemen dan peralatannya,” tutur Suharyanto.
Jadi, lanjutnyq, diharapkan dengan memililki ketika terjadi bencana tsunami bisa melaksanakan peringatan secara dini sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan.
Kemudian saat penanganan darurat, ketika terjadi bencana harap mengeluarkan status darurat, sehingga BNPB bisa turun memberikan bantuan sumber daya.
Sementara itu, Bupati Subang Ruhimat yang juga hadir, mengapresiasi yang dilakukan BNPB ini, karena relevan dengan kejadian bencana yang sedang terjadi di wilayah Kabupaten Subang.
“Para Camat dan Desa di Subang sedang melakukan rapat karena masyarakat alami kekurangan air disaat masa tanam sekarang ini,” kata Ruhimat.
Kegiatan ini diselingi pemaparan materi Dokumen R3P sebagai Acuan dan Dasar Penyelenggaraan Rehabilitasi Rekonstruksi di Wilayah Pascabencana, kemudian materi Evaluasi Penyelenggaraan Rehabitasi Rekonstruksi di Bidang Fisik Berkelanjutan, hingga materi Evaluasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana di Bidang Sosial, Ekonomi dan SDA Berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan ini Anggota Komisi VIII DPR Obon Tabroni dan Selly Andriany Gantina, Perwakilan BPBD serta perwakilan Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, BNPB tidak hanya membangun kembali kerusakan infrastruktur atau bangunan yang terdampak bencana, tapi turut memulihkan mata pencaharian dan perekonomian masyarakat.
Dalam rapat ini, BNPB menampilkan produk hasil pendampingan pemulihan sosial, ekonomi dan sumber daya alam kepada masyarakat terdampak bencana, yang menjadi salah satu program BNPB dalam membangun kembali daya lenting masyarakat, yaitu berupa minuman kopi, minuman jahe, makanan ringan, pakaian, kain, kerajinan tangan dan lain sebagainya.
Ke depannya diharapkan BPBD yang berada di wilayah Jawa Barat agar dapat mencontoh dan meniru program tersebut agar bisa dilakukan pada warga terdampak di Jawa Barat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga memberikan bantuan operasional penanganan darurat bencana kekeringan berupa Dana Siap Pakai (DSP), mobil dapur umum dan paket makanan siap saji kepada beberapa perwakilan pemerintah daerah di lingkungan Jawa Barat.
Adapun bantuan DSP sebanyak Rp500 juta diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian DSP senilai Rp250 juta kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cianjur, serta Rp750 juta untuk Kota Cimahi.
Selanjutnya, bantuan dukungan peralatan berupa mobil dapur umum kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang dan Kabupaten Kuningan. Kemudian 200 paket makanan siap saji untuk Kabupaten Subang. I
