Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan sebanyak 25 Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Transportasi.
Hal ini disampaikan Menhub dalam acara Rapat Kerja Nasional: Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN, di Jakarta, Selasa (14/5/2024).
“Kemenhub telah menyelesaikan 25 PSN Sektor Transportasi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur PSN, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas dan layanan logistik, serta mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru di berbagai daerah,” ujarnya.
Untuk diketahui, dari total 35 PSN di sektor Transportasi yang ditetapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, 25 proyek telah selesai pembangunannya. Proyek tersebut meliputi pembangunan bandara 7 proyek, kereta api 7 proyek, dan pelabuhan 11 proyek.
Adapun rincinannya, tujuh bandara adalah Bandara Yogyakarta Kulon Progo, Bandara Kediri, Bandara Lombok, Bandara Komodo, Bandara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Siboru Fakfak. Selanjutnya, tujuh proyek di sektor Kereta Api (KA), yakni KA Tebing Tinggi – Kuala Tanjung, KA Rantau Prapat – Kota Pinang, LRT Palembang, LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta – Bandung, KA Bandara Yogyakarta, dan KA Makassar – Parepare.
Kemudian, 11 proyek pembangunan pelabuhan, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.
Sisanya, 10 proyek PSN Sektor Transportasi saat ini dalam masa penyelesaian, dengan 4 proyek yang akan selesai di Tahun 2024, meliputi 2 proyek di sektor kereta api, yakni KA Logistik Lahat – Kertapati dan Double Track Jawa Selatan.
Lalu, ada 2 proyek di sektor pelabuhan, yakni Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Sorong.
Adapun 6 proyek yang akan diselesaikan di atas tahun 2024, meliputi 4 proyek di sektor kereta api, yakni MRT Jakarta North-South, MRT Jakarta East – West Fase I, LRT Jakarta Velodrome – Manggarai, dan Infrastruktur KA Logistik Kalimantan Timur.
Kemudian, ada 2 proyek di sektor pelabuhan, yakni Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi dan Pelabuhan New Palembang.
Menhub mencontohkan, sejumlah PSN yang berhasil memperlancar mobilitas masyarakat di dalam negeri, salah satunya Bandara Internasional Yogyakarta yang sudah dilengkapi dengan kereta bandara.
“Ini menjadi bukti bahwa apa yang selama ini ada di luar negeri dan tidak mungkin terjadi di negara kita, itu terjadi. Dan persiapan kita untuk menjadi negara maju kita letakkan di sana,” tambahnya.
Adapun untuk menurunkan biaya logistik secara nasional, lanjut Menhub, Kemenhub juga telah mengembangkan Makassar New Port.
Pelabuhan ini dibangun guna mendukung konektivitas jalur perdagangan internasional, sekaligus memperkuat peran Makassar sebagai pintu gerbang logistik di kawasan Timur Indonesia.
Menhub juga menuturkan, pembangunan infrastruktur transportasi saat ini bukan lagi Jawa Sentris, melainkan Indonesia Sentris.
“Yang kita lakukan adalah mempersatukan Indonesia. Apa yang kita bangun di Makassar berupa pelabuhan dan kereta api membuktikan bahwa kita tidak hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Bahkan, kita juga membangun bandara di Papua,” jelas Menhub.
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur transportasi sekarang ini tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak.
Oleh karena itu, Menhub mengingatkan pentingnya pembiayaan kreatif untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi di tanah air, mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah.
“Pada dasarnya, banyak potensi yang dapat dikerjasamakan di sektor transportasi. Maka dari itu, kami membuka diri dan mengundang pihak swasta untuk berkolaborasi dalam pengelolaan infrastruktur transportasi, baik di sektor udara, laut, dan perkeretaapian. Sejalan dengan itu, kami pun berusaha untuk mempermudah regulasinya,” tuturnya.
Ke depan, Menhub berharap ada harmonisasi dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha dalam merumuskan kegiatan PSN.
“Dengan begitu, infrastruktur PSN yang telah terbangun dapat bermanfaat secara optimal,” ungkapnya. I
