Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi seluruh kepala daerah untuk cermat dalam mengelola keseimbangan harga kebutuhan pokok.
Dia menekankan esensi dari pengendalian inflasi bukan sekadar menekan harga serendah – rendahnya, melainkan menjaga titik keseimbangan agar daya beli konsumen terjangkau tanpa harus mengorbankan kesejahteraan para produsen lokal.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026.
Dia menjelaskan bahwa pergerakan harga yang terlampau ekstrem ke bawah justru akan melumpuhkan roda ekonomi di tingkat akar rumput.
“Bapak Ibu sekalian, kita inflasi penting untuk menjaga agar harga barang dan jasa tetap stabil. Jangan sampai terjadi kenaikan yang sangat memberatkan masyarakat ataupun penurunan yang sangat jatuh yang membuat para produsen, petani, nelayan, pabrik, kesulitan untuk menutup ongkos operasional,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dirilis dalam rapat tersebut, inflasi year on year berada di angka 3,19%, dengan inflasi bulanan sebesar 0,21%.
Kenaikan ini didominasi oleh sektor makanan dan minuman, dengan komoditas penyumbang utama meliputi daging ayam ras, cabai rawit dan beras.
Atas kondisi tersebut, Tito meminta kepala daerah untuk berfokus pada manajemen harga komoditas – komoditas pokok ini.
Ada tiga hal komponen inflasi, yakni yang disebut volatile items, yakni makanan, minuman, tembakau, sehingga harha yang bergejolak yang harus dijaga terus, sektor pangan, terutamanya.
Mendari mengatakan, demi mewujudkan stabilitas yang menguntungkan kedua belah pihak tersebut, pemerintah pusat tidak bekerja secara reaktif melainkan berbasis pada ekosistem data yang riil.
Kemendagri, dia menambahkan, telah berkoordinasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan indeks harga secara spesifik di setiap kabupaten dan kota.
“BPS memiliki data lengkap per kabupaten/kota di mana saja yang terjadi kenaikan, mana yang mengalami penurunan yang perlu kita waspadai dan perlu kita intervensi. Saya sudah share juga kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Pertanian dan Dirut Bulog agar di daerah kita berikan atensi dukungan, termasuk beras SPHP, Pasar Murah dan lain – lain,” ungkapnya.
Mendagri berharap, langkah terukur ini dapat mencegah kepanikan pasar, dengan pemantauan ketat dari Satgas Pangan daerah, Bulog dan kementerian terkait, pemerintah daerah dituntut mampu menjaga harmoni perekonomian. I
