Penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki masih berlangsung hingga hari ini, Selasa (12/11/2024).
Lebih dari 11.000 warga Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengungsi ke beberapa titik pengungsian.
Situasi tersebut mendapatkan perhatian khusus Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan, Wapres memastikan pemerintah hadir dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (12/11/2024).
Saat memberikan arahan, Wapres menegaskan perlunya perencanaan yang matang, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Dia mencontohkan, pada persediaan bantuan logistik, masalah kesehatan para warga terdampak, penanganan khusus pada kelompok prioritas, seperti balita, ibu hamil, lansia dan ibu menyusui, serta, antisipasi terhadap potensi terjadinya banjir lahar.
“Kita ingin pemerintah hadir di saat-saat darurat seperti ini,” ujarnya.
Di samping itu, Wapres Gibran juga menggarisbawahi pentingnya kesamaan data antarpemangku kepentingan agar penanganan bencana dapat tepat sasaran.
Pada kesempatan itu, dia menjelaskan, hasil koordinasi para menteri dan kepala lembaga terkait ini akan dilaporkan kepada Presiden.
“Untuk selanjutnya, hasil rapat akan kita laporkan ke Pak Prabowo,” tegasnya.
Wapres meminta, seluruh upaya maksimal dikerahkan untuk keselamatan warga dan hasil berkala akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Melalui dukungan penuh dari pemerintah, TNI, Polri dan seluruh kementerian terkait, Wapres berharap seluruh langkah penanganan ini dapat terlaksana secara efektif dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menuturkan, BNPB terus membantu penanganan warga terdampak, khususnya di pos pengungsian yang tersebar di beberapa kecamatan.
“Bapak Wapres mengarahkan untuk membedakan tempat pengungsian antara yang umum, lansia, hamil, menyusui, dan anak anak, supaya pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasarnya tepat,” ungkapnya.
Kepala BNPB memastikan, per hari ini belum ada keluhan terkait pelayanan kebutuhan dasar, makan, minum, air bersih.
Namun demikian, BNPB akan terus melengkapi fasilitas dasar di pos pengungsian, seperti Mandi, Cuci, Kakus (MCK).
Jajaran menteri dan kepala badan terkait yang hadir membahas fokus pada langkah – langkah cepat untuk memastikan masyarakat terdampak merasakan kehadiran pemerintah dalam masa kedaruratan ini.
Hadir dalam rapat ini di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala Badan Geologi M. Wafid.
Terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan tidak adanya warga di sekitar gunung, khususnya dalam radius 7 km dari pusat erupsi dan sectoral 9 km arah barat daya hingga barat laut.
Selain itu, PVMBG juga merekomendasikan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bahaya banjir lahar hujan pada sungai yang berhulu dari puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Data BNPB per 11 November 2024, pukul 22.00 WIB, gunung dengan ketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut ini menyebabkan 11.553 warga mengungsi.
Pengungsian terbesar berada di Kecamatan Titehena dengan 5.587 orang, Wulanggitang 1.236, Larantuka 707, Demon Pagong 309, Ile Mandiri dan Lewolema 159 dan Ilebuira 127.
Di kabupaten lain, Sikka dan Maumere total warga mengungsi mencapai 3.411 orang.
Kerugian sementara, tercatat rumah rusak 23 unit dan sekolah 25 unit.
Korban jiwa meninggal dunia berjumlah 9 warga, luka berat 31, luka ringan 32. Dari total warga yang mengalami luka-luka, sebanyak 3 warga masih mendapatkan perawatan pada fasilitas kesehatan setempat.
BNPB terus melakukan pendampingan pos komando (posko) untuk memastikan penanganan darurat berjalan secara optimal.
Tidak hanya mendistribusikan bantuan pangan dan nonpangan kepada warga terdampak, BNPB membantu dana siap pakai untuk operasi darurat, serta pengambilan foto udara, bersama PVMBG. I
