Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan kesiapannya untuk segera mempercepat perbaikan infrastruktur dan relokasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajangg, Provinsi Jawa Timur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, sebagai tindaklanjut perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), bantuan penanganan darurat bencana alam erupsi Gunung Semeru dengan mengerahkan sumber daya dan personel di balai-balai Kementerian PUPR yang berada di Provinsi Jawa Timur.
“Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu (4/12/2021), dengan mengeluarkan abu vulkanik mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa,” ujarnya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi terdampak bencana alam erupsi Gunung Semeru, Selasa (7/12/2021).
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, kunjungan kerjanya ke Jawa Timur ingin memastikan beberapa hal yang perlu diprioritaskan untuk penanganan tanggap darurat.
Penanganan itu seperti pencarian korban dan proses evakuasi, serta ketersediaan logistik bagi masyarakat terdampak dan pengungsi. Termasuk juga rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru.
“Kita berharap semua sudah bisa dimulai, baik itu perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang kita perkirakan memang berbahaya untuk dihuni kembali,” kata Presiden.
Menurut Jokowi, untuk tempat tinggal warga yang berada di lokasi bencana akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Presiden menyampaikan, dari laporan yang diterima sekitar 2.000 rumah yang akan direlokasi.
“Segera kita putuskan di mana relokasinya dan saat itu juga akan kita bangun kalau semua sudah siap,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen Bina Marga) Kementerian PUPR Hedy Rahadian menuturkan, tugas Kementerian PUPR pertama adalah memastikan akses menuju ke lokasi terdampak bencana bisa dilalui untuk kendaraan logistik, termasuk juga kebutuhan pengungsi.
“Tugas kami adalah mendukung upaya tanggap darurat, pembersihan, termasuk sarana dan prasarana juga sudah didistribusikan. Untuk relokasi warga kita menunggu lokasi yang aman dari Badan Geologi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral),” paparnya.
Untuk percepatan peningkatan konektivitas, Hedy Rahadian menambahkan, telah dilakukan langkah-langkah penanganan dengan mencari jalur-jalur alternatif untuk menghubungkan Lumajang-Turen-Malang yang putus akibat robohnya Jembatan Besuk Koboan.
Salah satunya akan dibangun jembatan gantung dalam dua bulan ke depan untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua sebagai penghubung Kabupaten Lumajang dengan Malang Selatan. Jembatan ini juga didesain dapat dilalui ambulance untuk keadaan darurat.
“Kami juga menyiapkan jalur alternatif ke arah selatan sepanjang 2 km yang dibangun oleh Pemkab dan Kementerian PUPR membantu 7 km. Namun, tidak bisa digunakan untuk kendaraan berat, hanya logistik ringan,” jelas Hedy.
Selanjutnya untuk perbaikan permanen Jembatan Besuk Koboan yang berada di Ruas Jalan Nasional Turen-Lumajang dibutuhkan waktu perbaikan sekitar satu tahun.
“Pembangunan jembatan permanen dengan bentang 130 meter butuh waktu. Makanya kita buatkan dulu jembatan gantung yang bersifat sementara untuk pemulihan konektivitas,” ungkap Hedy Rahadian.
Untuk mendukung kebutuhan pengungsi, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur memobilisasi 10 unit Hidran Umum (HU) kapasitas 2.000 liter, empat unit Mobil Tangki Air (MTA) kapasitas 4.000 liter, enam unit tenda hunian darurat, tiga mobil toilet, 11 bed, enam tenda ukuran 4×4, satu unit dump truck, satu unit mobil kabin, dan dukungan 16 personel tanggap darurat. I
