Sepanjang tahun 2025, ada 54 juta orang miskin dan pas – pasan dari kalangan Desil 1 hingga Desil 5 tidak menerima kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, sebaliknya, ada 15 juta orang dari kalangan menengah atas dan kaya justru menerima BPJS PBI.
Berdasarkan DTKS, masih ada penduduk Desil 1 dan Desil 5 yang belum menerima PBI JK (Jaminan Kesehatan), sedangkan sebagian Desil 6 hingga Desil 10 masih tercatat sebagai penerima.
“Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih, sedangkan Desil 6 sampai 10 dan nondesil, mencapai 15 juta lebih,” kata Mensos dalam rapat konsultasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Dia menjelaskan, dengan melihat data tersebut, maka orang mampu malah terlindungi oleh BPJS PBI, tapi yang rentan justru menunggu.
Jadi, dia menambahkan, Mensos menyimpulkan bahwa data desil yang dimiliki Kemensterian Sosial (Kemensos) belum sempurna.
“Kita masih perlu melakukan kroscek lebih luas lagi, karena di tahun 2025, kami hanya mampu melakukan cross check hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” tuturnya.
Maka dari itu, Mensos menilai bahwa kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat, tapi masih belum cukup dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata, sehingga data makin tahun makin akurat.
“Walhasil, terdapat pengalihan secara bertahap dari bulan Mei 2025 sampai Januari 2026 oleh Kemensos, yang membuat inclusion dan exclusion error turun signifikan,” ungkapnya.
Exclusion error adalah orang yang seharusnya mendapatkan PBI, tapi tidak mendapatkan PBI, sementara inclusion error adalah orang yang seharusnya tidak mendapatkan PBI malah justru mendapatkan PBI.
“Jadi, Alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, error semakin kecil. Masih ada yang di atas Desil 5 dan Desil belum dilakukan ranking, karena hasil reaktivasi, termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya dilakukan cover oleh PBI JK,” ujar Mensos. I
