Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Muhammad Tito Karnavian akan menindaklanjuti berbagai keluhan penghuni terkait dengan kenyamanan hunian sementara (huntara) di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi suhu di dalam huntara yang masih dirasakan panas oleh sebagian penghuni.
Menurut Tito, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyempurnakan standar pembangunan huntara, khususnya dengan kemungkinan penambahan alas atap agar hunian tidak terlalu menyerap panas.
“Ya, kita akan sampaikan kepada BNPB, apakah bisa dibuatkan alas supaya ke depan standarnya ada alasnya, sehingga tidak terlalu panas,” jelasnya saat meninjau hunian sementara di kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.
Kasatgas juga mempertimbangkan dukungan fasilitas tambahan, seperti kipas angin untuk membantu sirkulasi udara di dalam hunian sementara. “Mereka juga akan dibantu kipas angina.”
Menurut Tito, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai model hunian sementara yang dibangun oleh sejumlah pihak.
Dia menambahkan, terdapat berbagai skema pembangunan huntara, mulai dari yang dibangun oleh BNPB, Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum hingga hunian berbasis gotong royong dari masyarakat dan organisasi relawan.
“Di BNPB tidak ada ranjang, tapi kelebihannya dapur dan toiletnya ada sendiri. Sementara yang dibangun Danantara dan Kementerian PU ada ranjang dan kipas angin, tapi dapur dan kamar mandi komunal,” tutur Tito.
Selain itu, dia menyebut pemerintah menargetkan pengungsi yang masih tinggal di tenda dapat segera berpindah ke hunian sementara atau menerima bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebelum Idulfitri 2026.
Saat ini, jumlah pengungsi di tiga provinsi tersebut terus mengalami penurunan dan berada di kisaran sekitar 6.000 orang.
“Dari minggu lalu 11.000-an, sekarang sudah 6.000-an. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Z.A,, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi. I
