Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan Sensus Ekonomi (SE) di Provinsi Jawa Barat minimal bisa mendata 5,54 juta pelaku usaha dan sekitar 17,7 juta keluarga.
Wakil Ketua Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyatakan, jumlahnya sangat banyak dan pelaku usaha mencapai jutaan, karena penduduk Jawa Barat cukup banyak.
“Guna menjangkau sasaran yang cukup banyak itu, dalam sensus ekonomi tahun ini, BPS menerjunkan sebanyak 40.573 petugas yang melakukan pola door to door,” ujarnya usai peluncuran sensus ekonomi 2026 bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, di Lembur Pakuan Subang.
Selain itu, juga diterjunkan pegawai organik BPS untuk mendukung kegiatan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di kabupaten/kota di Jawa Barat.
Menurut Sonny, kegiatan sensus ekonomi di Jawa Barat telah mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, bahkan ada satu aplikasi sensus yang hanya ada di Jawa Barat.
“Ini mungkin satu – satunya di Indonesia. Jadi, di Jawa Barat ada namanya Jabar Eco Tech, yakni aplikasi. Pak gubernur menugaskan RT, RW dan seterusnya itu untuk melakukan eco tagging, pecatatan koordinat di tempat – tempat usaha,” katanya.
Dia menyebutkan bahwa, aplikasi itu akan menunjukkan saat petugas mendapati warung di lingkup RT RW, bahkan akan terpantau juga toko atau usaha apapun yang ada di Eco Tech.
“Hal ini dinilai memudahkan BPS, ditambah lagi pada Minggu, Gubernur mengundang bupati/wali kota dan stakeholder, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan Apindo, pimpinan OJK untuk hadir di Lembur Pakuan untuk menandatangani komitmen demi kelancaran sensus ekonomi,” tuturnya.
Jadi, Sonny menambahkan, mekanismenya saja nanti yang harus dibahas, karena itu juga menyangkut administrasi keuangan, pelaksanaan sumber daya manusianya dan seterusnya.
Dalam kegiatan sensus ekonomi, dia menekankan agar petugas masuk ke rumah – rumah, karena ternyata cukup banyak usaha yang dijalankan pelaku usaha tanpa memasang plang dan ini juga untuk mengetahui usaha digital yang dijalankan masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, kegiatan sensus ekonomi pada dasarnya membantu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga BPS mendukung kegiatan sensus ekonomi yang kini digulirkan.
Bahkan, dia menyarankan agar di Jawa Barat dilakukan sensus ekonomi setahun sekali dan sensus penduduk bisa dilakukan setahun sekali atau setahun dua kali. I
