Pemerintah Indonesia terus mengajak berbagai pihak untuk mewujudkan hasil nyata semangat resiliensi berkelanjutan di tengah ancaman bencana yang meningkat.
Pembelajaran gempa bumi Yogyakarta 20 tahun lalu merefleksikan pentingnya kolaborasi banyak pihak.
Wakil Menteri (Wamen) Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan, resiliensi sejati muncul ketika berbagai institusi dapat bekerja sama secara terpadu.
Langkah ini mengubah tindakan yang terfragmentasi menjadi dampak yang selaras dan ditunjukkan pascabencana gempa Yogyakarta tahun 2010 ketika proses pemulihan dilakukan bersama – sama.
Warga, komunitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan mitra internasional berkolaborasi untuk membangun kembali lebih baik.
“Apa yang terjadi setelahnya sama pentingnya. Warga saling membantu, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah merespons. Pemerintah pusat memobilisasi bantuan, dan mitra internasional berdatangan,” ujar Wamen Febrian pada pembukaan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) dan ADEXCO 2026 di Jakarta.
Di sisi lain, Febrian juga menyampaikan bahwa perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan semakin saling terkait.
Namun, institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan, dan sistem akuntabilitas sering kali berkembang secara terpisah, sehingga tantangan saat ini bukan sekadar membuat lebih banyak kebijakan, kerangka kerja atau institusi.
“Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama – sama dan ini membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang resiliensi,” ujarnya.
Lebih lanjut Febrian menambahkan, kita harus berhenti memperlakukan resiliensi sebagai sekadar agenda di seputar pembangunan dan resiliensi harus menjadi kualitas dari pembangunan itu sendiri.
“Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” tegasnya.
Pada akhirnya, semua ini harus berjalan di tingkat lokal, karena ketangguhan diwujudkan secara lokal.
Resiliensi nasional sejatinya adalah hasil dari jutaan keputusan yang dibuat di lapangan.
Langkah konkret dapat dilakukan ketika komunitas dan daerah merencanakan membangun sekolah atau jalan, melindungi sungai atau memperhitungan risiko iklim di masa depan.
Sementara itu, GFSR sebagai forum saling bertukar pembelajaran dan gagasan untuk membawa semua pihak, lokal hingga global untuk selangkah lebih maju.
Forum global pertama membantu meletakkan fondasi bagi resiliensi berkelanjutan, sedangkan forum kedua mendalami dialog regional dan forum ketiga ini dirancang untuk melakukan pergeseran yang terencana, dari pembangunan konsep menuju pelaksanaan, dan dari dialog menuju dampak yang nyata.
Selama dua hari ke depan, 9 – 10 September 2026, BNPB dan berbagai mitra akan mengeksplorasi tantangan pada tiga prioritas yang saling berkaitan.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menuturkan, tiga prioritas ini akan mendiskusikan mengenai integrasi arsitektur.
Pertama, prioritas ini menegaskan untuk memperkuat pendekatan pelibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, sehingga institusi – institusi dapat bekerja sama, bukan sekadar berjalan sendiri – sendiri.
Kedua, menyelaraskan modal, yakni prioritas pada upaya pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana dan pendanaan pembangunan dapat dikoneksikan dengan lebih baik untuk mendukung ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan.
Ketiga, mewujudkan resiliensi berkelanjutan.
Prioritas pada komitmen global dan strategi nasional dapat diterjemahkan ke dalam aksi yang dipimpin secara lokal, dipercaya oleh masyarakat dan mampu menghasilkan pencapaian yang terukur.
“Ini bukanlah tantangan abstrak. Ini adalah tantangan yang menentukan apakah kebijakan resiliensi benar – benar membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Raditya.
Dia menambahkan, GFSR ke-3 ini memberikan kesempatan untuk mendokumentasikan kemajuan, mengkaji kesenjangan yang masih ada dan menerjemahkan pengalaman dua puluh tahun terakhir menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk generasi ketangguhan berikutnya.
Bersamaan dengan GFSR ke-3, ajang inovasi, teknologi dan industri tersaji dalam pameran dan konferensi manajemen bencana dan perlindungan sipil Asia, ADEXCO 2026.
Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, industri, pengembang teknologi, praktisi, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra internasional.
Pameran ini mencakup berbagai solusi di seluruh siklus manajemen bencana, mulai dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat hingga pemulihan.
“Kami sangat bahagia melihat partisipasi yang terus meningkat tahun ini, dengan 152 perusahaan peserta pameran dari sembilan negara, yang menunjukkan peningkatan minat terhadap teknologi dan solusi manajemen bencana. Namun, kita harus ingat bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir dari segalanya,” tutur Raditya.
Melalui GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 ini, BNPB mengajak semua pihak untuk memanfaatkan empat hari ini untuk bertukar pikiran, membangun koneksi dan menginisiasi aksi nyata.
“Mari kita perkuat kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, antara peneliti dan praktisi, serta antara pengetahuan internasional dan pengalaman lokal,” katanya.
ADEXCO 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari Seri Energi dan Teknik Indonesia dengan tema Sustainability for Industrial Transformation.
GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 pada akhirnya bermuara pada satu ambisi bersama untuk memastikan bahwa pembangunan dapat terus berlanjut, bahkan di dunia yang menghadapi peningkatan risiko dan ketidakpastian.
“Mari kita gunakan wadah ini untuk menyegarkan kembali komitmen kolektif kita, menyelaraskan upaya kita, dan mengubah pengetahuan serta inovasi menjadi tindakan nyata,” jelas Raditya.
Pembukaan GFSR ke-3 dan ADEXCO dihadiri Wakil Menteri Bappenas, Wakil Menteri Luar Negeri, Duta Besar Rusia, perwakilan Komisi VIII DPR, perwakilan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, kedutaan besar Amerika Serikat, Australia, Filipina, pimpinan Pamerindo, serta mitra penanggulangan bencana. I
