Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong keterlibatan swasta melalui berbagai model pembiayaan, di antaranya dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, skema KPBU selain untuk pembangunan infrastruktur, juga dapat digunakan untuk penanganan darurat bencana.
“Untuk itu ke depannya dapat dilakukan secara cepat dan simpel, oleh karena itu perlu adanya lembaga pendanaan khusus yang terpusat untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana, sehingga lembaga itu bisa menagihkan dana langsung ke Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK),” katanya saat Indonesia Infrastructure Roundtable (IRR) Equitable Risk Allocation di Yogyakarta, Rabu (13/7/2022).
Herry menjelaskan bahwa resilient infrastructure dan financing di dalam KPBU konsepnya adalah sirkular.
“KPBU sebagai tools sifatnya sudah sirkular untuk dapat menciptakan resilient infrastructure, karena KPBU sifatnya sirkular maka tidak bisa parsial. Kedepannya diperlukan scale up terhadap ekosistem yang ada di dalam KPBU,” jelasnya.
Acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IRR) Equitable Risk Allocation diinisiasi oleh Think 20 (T20) dalam mengumpulkan ide terkait kebijakan pada G20.
Perhelatan ini merupakan salah satu rangkaian acara yang mendukung Presidensi G20 dan membahas tema terkait dengan Equitable Risk Allocation berupa policy brief yang akan disampaikan pada forum G20.
Hadir juga sebagai panelis dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri (Wamen) Keuangan Suahasil Nazara yang menyampaikan beberapa hal yang menjadi esensi dari G20.
“Esensi dari G20 adalah kita menyusun common framework untuk seluruh dunia, cara mengatasi dampak kesehatan terhadap ekonomi ketika pandemi yang menjadi masalah dunia, mendorong international taxation yang lebih fair untuk dunia dan cara mendukung transition finance menuju ekonomi hijau,” ungkapnya.
Wamen Suahasil juga menyoroti pembangunan infrastruktur dalam kaitannya dengan pembangunan jangka menengah-panjang.
“Untuk pembangunan infrastruktur diperlukan terobosan pembiayaan. Lebih spesifik lagi terkait dengan risiko yang muncul dalam pembangunan infrastruktur harus acceptable bagi investor”, ujar Wamen Suahasil. I
