Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah serta membuka akses daerah terisolir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di beberapa kawasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Salah satunya adalah pembangunan Jalan Perbatasan Papua sebagai salah satu upaya untuk memperkuat teritorial perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini sepanjang 1.098,33 km.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI.
“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” katanya.
Menteri Basuki menambahkan, tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah gangguan keamanan, kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, serta cuaca.
Selain itu, keterbatasan material konstruksi dan akses ke lokasi juga sulit dicapai, sehingga logistik dan tenaga kerja sulit didapat.
“Pekerjaan ini dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat, karena harus melintasi pegunungan terjal, menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi dan mobilisasi alat kerja,” jelas Menteri Basuki.
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menuturkan, Pembangunan Jalan Perbatasan Papua terbagi menjadi tiga segmen.
Segmen 1 Jayapura-Arso-Waris-Yeti dengan panjang 127,56 km, Segmen 2 Yeti-Ubrub-Oksibil sepanjang 302,36 km dan Segmen 3 Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke sepanjang 668,41 km.
Saat ini, progress fisik pembangunan Segmen 1 Jayapura-Arso-Waris-Yeti telah mencapai 100%, sedangkan Segmen 2 Yeti-Ubrub-Oksibil telah mencapai 49,10%.
Untuk Segmen 3 Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke telah mencapai 87.02%, sehingga total jalan perbatasan di Papua yang sudah terbangun sepanjang 944.44 km.
Pelaksanaan pembangunan jalan perbatasan Papua pada Segmen 1-3 dari periode tahun 2015 – 2022 dengan anggaran sebesar Rp1,283 triliun.
Selain itu, ditargetkan penyelesaian pembangunan secara bertahap dengan target kondisi jalan pada akhir tahun 2024 adalah hutan sepanjang 146,79 km, jalan tanah sepanjang 181,86 km dan jalan aspal sekitar 769,68 km.
“Selain memperkuat teritorial perbatasan antar negara, Pembangunan Jalan Perbatasan Papua bertujuan membuka keterisolasian dan memperlancar konektivitas pusat ekonomi wilayah, sehingga memudahkan transportasi barang dan manusia yang akan berdampak pada penurunan harga barang dan jasa di Papua,” tutur Hedy.
Kehadiran jalan perbatasan dan akses menuju perbatasan diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di daerah perbatasan.
“Dengan terbangunnya infrastruktur jalan, kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia,” ungkapnya.
Pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih menjadi prioritas pemerintah. Kementerian PUPR menargetkan 3.707 km pembangunan jalan perbatasan di seluruh Indonesia, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua dapat selesai hingga akhir tahun 2024.
Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan yaitu perkerasan aspal sepanjang 1.717,66 km, agregat 434,97 km, tanah 1.000,11 km dan kemungkinan menyisakan 198,84 km berupa hutan. I
