Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui program Siap Siaga mendorong penguatan Resiliensi Berkelanjutan sebagai pendekatan terpadu untuk menghadapi perubahan iklim, risiko bencana dan tantangan pembangunan berkelanjutan yang semakin kompleks.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Keterpaduan Operasionalisasi Resiliensi Berkelanjutan di Tingkat Lokal yang diselenggarakan di Yogyakarta, sebagai bagian dari rangkaian Road to the 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026.
Seminar ini mempertemukan pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dunia usaha, masyarakat sipil, media, dan mitra pembangunan untuk membahas bagaimana agenda perubahan iklim, penanggulangan bencana, serta pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara lebih terpadu di tingkat lokal.
Sustainable Resilience atau Resiliensi Berkelanjutan merupakan sebuah pendekatan untuk memastikan pembangunan tetap mampu melindungi masyarakat, mengurangi risiko, beradaptasi terhadap perubahan dan mempertahankan manfaat pembangunan dalam jangka panjang.
Pendekatan ini menempatkan manusia dan konteks lokal sebagai pusat, sekaligus mendorong penguatan tata kelola, investasi, infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas kelembagaan.
Pada kesempatan ini BNPB diwakili oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati, yang hadir langsung untuk memberikan keynote speech kepada para peserta seminar.
“Resiliensi Berkelanjutan harus kita bawa dari konsep menjadi praktik. Ukurannya bukan hanya berapa banyak program yang kita miliki, tetapi sejauh mana berbagai program tersebut saling terhubung, saling memperkuat, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Seminar ini menjadi penting karena berbagai agenda pembangunan, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana pada praktiknya masih menghadapi tantangan fragmentasi.
Program, kebijakan, data, indikator, mekanisme pembiayaan hingga kelembagaan belum selalu berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi.
Oleh karena itu, tantangan ke depan bukan semata-mata menciptakan program baru, tetapi menghubungkan berbagai inisiatif yang telah berjalan agar menghasilkan manfaat bersama.
Hasil perumusan seminar menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki pembelajaran penting mengenai bagaimana resiliensi tumbuh dari tingkat lokal.
Ketangguhan tidak hanya dibangun melalui regulasi dan infrastruktur, tetapi juga melalui kearifan lokal, gotong royong, kepemimpinan masyarakat, inovasi berbasis komunitas, serta kolaborasi multipihak.
Nilai – nilai lokal Yogyakarta, seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kawula Gusti menunjukkan bahwa prinsip harmoni dengan alam, keberlanjutan antargenerasi, gotong royong, serta tata kelola kolaboratif telah menjadi bagian dari modal sosial masyarakat dalam membangun ketangguhan.
“Pengalaman Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat pembangunan dan penanggulangan bencana. Masyarakat adalah subjek sekaligus penggerak resiliensi. Pengetahuan lokal, pengalaman masyarakat dan inovasi di tingkat komunitas perlu menjadi bagian dari sistem pembangunan dan pengelolaan risiko kita,” tutur Raditya.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan unsur masyarakat sipil dan mitra pembangunan.
Pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim maupun pembangunan berkelanjutan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu institusi saja.
Dari perspektif BNPB, keterpaduan tersebut perlu diterjemahkan lebih jauh ke dalam keterpaduan operasional.
Artinya, sinergi tidak berhenti pada kesamaan visi atau koordinasi antarinstansi, tetapi diwujudkan melalui penyelarasan data dan indikator, mekanisme koordinasi, pembiayaan, pembagian peran, sistem informasi, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan, serta evaluasi.
Seminar juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain mendorong integrasi kebijakan dan program perubahan iklim, penanggulangan bencana, serta pembangunan berkelanjutan dari tingkat nasional hingga desa.
Selain itu, mengembangkan sistem data dan indikator resiliensi bersama, memperkuat kapasitas dan kepemimpinan lokal, memastikan partisipasi bermakna kelompok rentan, serta memperkuat pembiayaan resiliensi melalui diversifikasi sumber pendanaan.
Selain itu, forum mendorong penguatan mekanisme pembelajaran dan replikasi praktik baik antardaerah, serta optimalisasi peran media, perguruan tinggi dan dunia usaha dalam mendukung riset, inovasi, penyebarluasan pengetahuan, advokasi kebijakan, dan pengembangan solusi yang berdampak bagi masyarakat.
Rangkaian Road to the 3rd GFSR 2026 menjadi ruang penting untuk menghubungkan pengalaman di tingkat lokal dengan agenda resiliensi di tingkat nasional dan global.
Pembelajaran dari Yogyakarta akan menjadi bagian dari masukan substantif Indonesia dalam penyelenggaraan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience 2026 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 9 – 12 September 2026.
Melalui GFSR 2026, Indonesia mendorong pergeseran agenda resiliensi global from fragmented action to aligned impact dari aksi yang terfragmentasi menuju dampak yang selaras.
Dalam konteks tersebut, pengalaman lokal menjadi penting, karena resiliensi pada akhirnya harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari – hari masyarakat, melalui lingkungan yang lebih aman, layanan dasar yang lebih tangguh, penghidupan yang lebih terlindungi, dan pembangunan yang mampu bertahan menghadapi berbagai guncangan, serta tekanan.
“Yang kita bangun bukan hanya kemampuan untuk menghadapi bencana, tetapi kemampuan masyarakat dan pembangunan untuk terus berjalan, beradaptasi, dan berkembang ketika menghadapi berbagai risiko. Inilah esensi Resiliensi Berkelanjutan memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak menciptakan kerentanan baru dan manfaat pembangunan dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang,” jelas Raditya.
Dari Yogyakarta, BNPB menegaskan bahwa agenda Resiliensi Berkelanjutan perlu dibangun sebagai gerakan bersama.
Tantangan ke depan bukan lagi bagaimana memulai lebih banyak inisiatif, melainkan bagaimana menyatukan berbagai upaya yang telah ada menjadi sistem yang lebih terintegrasi, inklusif, berbasis data, didukung pembiayaan berkelanjutan dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. I
