Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kapasitas Pemerintah Aceh dalam penanganan bahaya banjir.
Langkah tersebut diimplementasikan dalam penyusunan rencana kontinjensi (renkon) dan gladi ruang dan pos komando (posko) di Banda Aceh, Provinsi Aceh pada 15 – 16 September 2026.
Dukungan BNPB ini bertujuan untuk mempersiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam merespons ancaman bahaya dan mengelola organisasi posko secara efektif ketika bencana banjir terjadi.
Melalui adanya dokumen renkon, Pemerintah Aceh, yang dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencan Aceh (BPBA), tanggap darurat diharapkan dapat berjalan terarah, terkoordinasi dan terpadu.
Widyaiswara Ahli Madya BNPB Apriyuanda G. Bayu Pradana menyatakan, renkon yang disusun bersama memudahkan para pemangku kepentingan dalam penanganan darurat.
“Dengan perencanaan yang baik, penanganan darurat nantinya dapat berjalan secara efektif. Berbagai pemangku kepentingan melakukan tugasnya secara terarah, terterkoordinasi dan terpadu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBA Fazli menegaskan bahwa persiapan menghadapi bencana harus dilakukan jauh sebelum banjir terjadi.
Langkah ini penting mengingat Aceh memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap banjir akibat tingginya curah hujan, banyaknya aliran sungai dan pemukiman warga di dataran rendah.
“Kesiapan harus dibangun sejak sebelum kejadian melalui skenario yang jelas, ketersediaan sumber daya, serta pembagian tugas antarpihak,” jelasnya.
Renkon banjir tersebut mencakup analisis risiko, strategi penanganan, hingga pembagian peran setiap pihak.
Fokus utamanya meliputi proses evakuasi warga, penyelamatan korban, pelayanan kesehatan dan penyaluran logistik.
Sebagai langkah penerapan, BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana menggelar gladi ruang dan glado posko. Pelaksanaannya dilakukan sehari setelah penyusunan dokumen renkon tersebut.
Gladi ruang atau Table Top Exercise (TTX) dan gladi posko atau Command Post Exercise (CPX) mengangkat skenario bencana banjir yang melanda sejumlah di Banda Aceh dan Aceh Besar, termasuk area Sekolah Rakyat Darussaadah serta lumpuhnya akses jalan nasional.
Pada TTX, peran para pemangku kepentingan terlihat dalam pengambilan keputusan dan langkah saat merespons situasi di lapangan.
Upaya ini tentunya didukung dengan perencanaan operasi sehingga setiap pemangku kepentingan dapat bersinergi sesuai dengan tugas yang dimandatkan.
Dalam simulasi tersebut, seluruh unsur terkait, seperti Bidang Sekretariat, Data dan Informasi, Logistik, serta Tim Reaksi Cepat (TRC), langsung bergerak cepat menggelar rapat koordinasi di bawah komando BPBA.
Gladi ini dapat menggambarkan peran komandan posko dalam menegaskan pentingnya alur informasi yang akurat dari lapangan agar pengambilan keputusan berjalan tepat sasaran.
Latihan ini memiliki sejumlah tujuan khusus dalam memperkuat penanggulangan bencana di Aceh.
Widyaiswara Ahli Madya Bayu menjelaskan, TTX dan CPX ini bertujuan untuk menguji kesiapan organisasi penanganan darurat bencana dalam mengelola kejadian bencana hidrometeorologi di sekolah rakyat di wilayah Kota Banda Aceh.
Implementasi posko juga sangat penting dalam pengorganisasian berbagai pihak dalam tanggap darurat.
Keterlibatan banyak pemangku terkadang menjadi tantangan dalam operasional di lapangan.
“Menguji efektivitas penerapan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB),” jelas Bayu.
Selain itu, dia menambahkan, gladi dapat dimanfaatkan untuk menguji mekanisme koordinasi, komunikasi, komando dan pengendalian antar perangkat daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, dunia usaha, serta organisasi kemanusiaan.
Peningkatan kapasitas selama dua hari tersebut diikuti oleh BPBA, organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kota, TNI, Polri, Basarnas, lembaga usaha, organisasi relawan, pengelola sekolah rakyat wilayah Kota Banda Aceh dan organisasi non-pemerintah lain. I
