Pelatihan vokasi merupakan bentuk implementasi bagi dunia kerja yang berpengaruh pada peningkatan kualitas tenaga kerja.
Menurut Wakil Presiden K.H. Ma’aruf Amin, melalui program vokasi yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK), yang kini menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) diharapkan akan mencetak tenaga kerja dengan keterampilan praktis dan siap kerja di berbagai industri.
“Persoalan ketenagakerjaan menjadi isu sentral yang mengemuka dan memerlukan langkah penting dalam penanganannya. Terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19 maupun faktor global lainnya,” ujarnya saat meninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kementerian Ketenagakerjaan di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/3/2022).
Saat kunjungan tersebut, hadir Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum, dan Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan.
Wapres menegaskan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan tenaga kerja terampil ini bersinggungan erat dengan dunia pendidikan dan pelatihan.
Pelatihan vokasi, lanjutnya, merupakan bentuk implementasi bagi dunia kerja yang berpengaruh pada peningkatan kualitas tenaga kerja.
“Melalui program vokasi yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) diharapkan akan mencetak tenaga kerja dengan keterampilan praktis dan siap kerja di berbagai industri,” kata Wapres.
Ma’aruf Amin menginginkan, ke depan BLK diharapkan menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan global.
“Solusi link and match permasalahan ketenagakerjaan agar terus di prioritaskan dan dibutuhkan langkah konkrit untuk menjembatani pencari kerja dengan permintaan pasar kerja dalam proses yang terpadu untuk membangun integrasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja secara efektif dan efisien,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, meningkatnya kompleksitas seluruh tantangan ketenagakerjaan tidak dapat diantisipasi dengan baik jika pemerintah hanya menyandarkan pada bentuk pelaksanaan program yang sifatnya sekedar menyediakan formula kebijakan parsial dan bersifat tambal sulam.
“Tantangan besar ini mendorong Kementerian Ketenagakerjaan mengambil langkah besar dalam menawarkan solusi sistematik dan komprehensif melalui sembilan lompatan sebagai terobosan yang menandakan kebijakan baru di berbagai dimensi utama sektor ketenagakerjaan,” ungkapnya. I
