Penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu didukung integrasi data risiko bencana, informasi iklim dan program pembangunan agar upaya membangun ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan berjalan sesuai kebutuhan setiap desa.
Kolaborasi lintas kementerian atau lembaga menjadi kunci untuk memastikan masyarakat tidak hanya mampu mengenali ancaman, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengantisipasi bencana, menjaga penghidupan dan memulihkan diri ketika terjadi bencana.
Hal tersebut mengemuka dalam sesi diskusi atau Sharing Session bertajuk Membangun Ekosistem Ketahanan Masyarakat: Integrasi Data, Informasi Iklim dan Pembangunan Desa untuk Mengurangi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim pada rangkaian Pembelajaran Program SIAP SIAGA dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 di Kota Serang, Banten.
Pada saat diskusi, Perwakilan BNPB Melisa menjelaskan bahwa penguatan ketangguhan desa perlu dimulai dari partisipasi masyarakat dalam mengenali risiko di wilayahnya.
Menurutnya, melalui kajian risiko dan pembahasan sistem peringatan dini, masyarakat dapat memahami potensi ancaman yang dihadapi, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas secara lebih konkret.
“Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam membangun ketangguhan,” tegasnya.
Program yang dijalankan di desa perlu menjawab kebutuhan setempat dan memperkuat kapasitas yang telah dimiliki masyarakat, bukan semata – mata menawarkan kegiatan yang sudah tersedia tanpa mempertimbangkan kondisi dan risiko di wilayah tersebut.
Guna memperkuat upaya tersebut, berbagai program dan pendamping di tingkat desa perlu bekerja secara saling melengkapi.
Penyuluh pertanian, fasilitator Destana, tenaga pendamping desa, dan fasilitator Program Kampung Iklim (ProKlim), misalnya dapat berkontribusi sesuai peran masing-masing untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.
Dari sisi perencanaan pembangunan, Direktur Advokasi dan Kerja Sama Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rudi Hartoyo menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko bencana sejak tahap awal pembangunan desa.
“Langkah tersebut diperlukan agar kemajuan dan investasi yang telah dicapai tidak mengalami kemunduran akibat bencana,” jelasnya.
Kementerian Desa telah mengembangkan Indeks Desa untuk memotret perkembangan dan kemandirian desa.
Data tersebut dapat dimanfaatkan bersama hasil Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) dari BNPB untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi desa, termasuk desa dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
Berdasarkan data Penilaian Ketangguhan Desa tahun 2025 yang dipaparkan dalam diskusi, tercatat sebanyak 2.533 desa berstatus tangguh utama, 19.280 desa tangguh madya dan 49.448 desa tangguh pratama.
Data ini dapat menjadi salah satu dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas, mulai dari kajian risiko, penyediaan jalur evakuasi, pengembangan sistem peringatan dini, pelaksanaan simulasi hingga pemulihan layanan dasar.
Pemanfaatan data tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan dan belanja desa yang lebih tepat sasaran, serta mempertimbangkan risiko bencana.
Oleh karena itu, penyelarasan indikator, sumber data dan waktu pengumpulan data antarkementerian/lembaga juga diperlukan agar pemerintah desa tidak terbebani permintaan data berulang.
Data yang dikumpulkan diharapkan benar – benar digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan keamanan pembangunan dari risiko bencana.
Selain data kebencanaan, informasi iklim dan cuaca berperan dalam membantu masyarakat dan pemerintah mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Marjuki menjelaskan peran observasi, prediksi dan proyeksi iklim dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan.
Informasi iklim yang semakin spesifik menurut kebutuhan wilayah dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sektor pertanian dan masyarakat untuk menentukan langkah antisipasi terhadap berbagai risiko, termasuk banjir, kekeringan, serta gangguan terhadap produksi dan penghidupan masyarakat.
Informasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kapasitas para penggunanya.
Integrasi informasi iklim dalam penguatan Destana juga perlu memperhatikan pembagian peran setiap sector, tetapi integrasi tidak berarti seluruh program harus dilebur menjadi satu, melainkan memastikan setiap pihak menjalankan tugas dan fungsinya secara selaras serta saling mendukung dalam pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Franky Zamzani mengangkat peran ProKlim dan pemanfaatan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dalam memperkuat ketahanan iklim.
Pendekatan tersebut menekankan pentingnya aksi yang dimulai dari masyarakat dengan mempertimbangkan kerentanan dan kebutuhan lokal.
Melalui ProKlim, masyarakat didorong menjalankan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti pengelolaan sampah, perlindungan vegetasi, pengelolaan lingkungan, serta penyesuaian aktivitas terhadap perubahan kondisi iklim.
Pelaksanaan kegiatan perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah dan sumber penghidupan masyarakat agar manfaatnya sesuai dengan kebutuhan setempat.
Capaian aksi iklim tersebut juga perlu disinergikan dengan instrumen ketangguhan desa, sehingga upaya pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan penguatan penghidupan masyarakat dapat saling melengkapi dalam pembangunan desa.
Perspektif yang lebih luas disampaikan Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas Dinar Dana Kharisma dengan resiliensi merupakan isu multisektor yang mencakup ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, lanjutnya, ketangguhan tidak cukup hanya berfokus pada kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga perlu memperkuat kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupan dan pulih dari berbagai guncangan.
Bappenas mengembangkan desain besar pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada empat pilar, yaitu peningkatan kapasitas, penguatan agensi sosial, kemandirian ekonomi dan kemandirian kewilayahan.
Keempat pilar tersebut perlu dilaksanakan secara partisipatif dan kolektif agar pemberdayaan tidak berhenti pada individu atau keluarga, tetapi berkembang menjadi ketangguhan komunitas.
Keberlanjutan program juga membutuhkan komitmen, pendampingan, mobilisasi sumber daya dan pembiayaan jangka panjang, sedangkan pendampingan perlu dilakukan hingga masyarakat memiliki kapasitas yang cukup untuk melanjutkan program secara mandiri.
Berbagai perspektif tersebut memperlihatkan bahwa penguatan Destana memerlukan keterhubungan antara kajian risiko, data ketangguhan desa, informasi iklim, pemberdayaan masyarakat, dan perencanaan pembangunan.
Penyelarasan program dan pendampingan di tingkat lokal menjadi penting agar dukungan pemerintah tidak berjalan sendiri – sendiri atau tumpang tindih.
Melalui pembelajaran program SIAP SIAGA dalam rangkaian Peringatan Bulan PRB 2026, BNPB bersama kementerian dan lembaga dan para pemangku kepentingan mendorong penguatan kolaborasi untuk membangun ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan.
Pemanfaatan data secara terpadu dan penguatan kapasitas masyarakat diharapkan membantu pemerintah desa menentukan prioritas yang lebih sesuai dengan risiko, serta kebutuhan wilayahnya.
Diskusi menyepakati bahwa ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan harus dibangun melalui pendekatan yang berpusat pada masyarakat, lintas sektor, berbasis risiko, dan terintegrasi dengan pembangunan sosial ekonomi.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat Destana. Selain itu, pembangunan desa diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam mengenali risiko, mengantisipasi ancaman, menjaga keberlangsungan penghidupan dan pulih setelah bencana.
Agenda Sharing Session tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati, yang juga sekaligus menjadi keynote speaker, Deputi Bidang Penegahan Abdul Muhari, yang menyampaikan sambutan, serta perwakilan Kedutaan Australia Paula Gerhard. I
