Kekompakan Pusat dan Daerah Jadi Kunci PKPM Berbasis Mikro

Bagikan Artikel

Saat ini, tidak hanya penerapan protokol kesehatan ketat diberlakukan, tapi juga pembatasan berbagai kegiatan di masyarakat yang berbasis mikro menjadi pilihan untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga melakukan percepatan vaksinasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian optimistis percepatan vaksinasi Covid-19 dapat menghasilkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Mengingat vaksinasi ini tidak hanya sekadar untuk melakukan proteksi perorangan, tapi juga dalam rangka membangun kekebalan kelompok.

Prinsip herd immunity ini minimal 2/3 dari populasi harus memiliki antibodi pada time frame yang sama, sehingga program vaksinasi bisa cepat. Untuk merealisasikannya dibutuhkan kerja sama dari tingkat pusat hingga daerah.

Menurut Jenderal Polisi kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964 ini, kekompakan dalam menyukseskan program vaksinasi menjadi bagian yang tak kalah penting untuk dilakukan. Di bawah komando Menteri Kesehatan, semua pemangku kepentingan, kepala daerah dan otoritas daerah dan non pemerintah, dipandang perlu mendukung program vaksinasi agar masyarakat terbebas dari pandemi Covid-19.

“Kekompakan antara pusat daerah ini menjadi kunci, dengan di bawah komando tentunya Bapak Menkes, kita semua kementerian/lembaga pasti akan mendukung apapun juga kebijakan dari Bapak Menkes,” tuturnya di sela-sela persiapan Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19, Sabtu (30/1/2021).

Tito juga meminta kepala daerah untuk mendukung proses vaksinasi, mulai dari kelancaran dan keamanan distribusi, pelaksanaan vaksinasi termasuk vaksinator, hingga pasca vaksinasi dilakukan. Dalam konteks kesehatan, yang paling utama adalah mendukung program vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi diharapkan bisa cepat dan aman.

Untuk itu, perlu dihitung betul secara rinci mengenai kesiapan infrastruktur vaksinasi, kemudian yang berikutnya adalah masalah vaksinator, sarana prasarana, target yang akan divaksinasi, dan mitigasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Oleh karena itu, Tito menjelaskan bahwa sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program vaksinasi dengan cepat, termasuk kerja sama dengan unit pemerintahan ditingkat desa.

Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki sistem politik pembagian kekuasaan, ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan pemerintah desa. Kepala desanya adalah pejabat politik karena dipilih oleh rakyat dan memiliki anggaran sendiri (APBDes). I

Kirim Komentar

Bagikan Artikel