Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pelabuhan merencanakan aspek layanan kepada penggunanya dengan baik agar tetap berjalan optimal selama masa transisi merger.
Menurut Direktur Kepelabuhanan Kemenhub Subagiyo, tak hanya menjaga aspek layanannya, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perbaikan manajemen juga menjadi kunci pada awal transisi integrasi.
Sesuai dengan esensi yang diharapkan dari merger Pelindo, lanjutnya, adalah terciptanya peningkatan layanan serta upaya penguatan konektivitas.
“Ini tentunya dapat dilaksanakan dengan peningkatan berbagai lini, yaitu dari sisi perencanaan dan implementasinya,” ujarnya Senin (20/9/2021).
Subagiyo menuturkan jika sudah berjalan, maka kunci untuk peningkatan layanan adalah standarisasi layanan dan optimalisasi Information and Technology (IT).
“Standarisasi tidak hanya terkait dengan SOP layanan, tapi juga standarisasi fasilitas pokok maupun penunjangnya,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa akselerasi layanan diperkuat dengan optimalisasi IT yang saat ini sudah menjadi keharusan untuk seluruh lini layanan di pelabuhan.
Subagiyo mengatakan, integrasi empat perusahaan BUMN pelabuhan merupakan pilihan yang optimal bagi Pelindo untuk pengembangan di masa depan, dari berbagai pertimbangan yang telah dikaji secara mendalam.
Dia menegaskan, sinergi dan integrasi empat BUMN pelabuhan sesuai hasil kajian yang telah dilakukan secara komprehensif, baik oleh Kementerian BUMN maupun Kemenhub.
“Selain itu, integritas pelabuhan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui standarisasi di Pelabuhan, dan berdampak pada penurunan terhadap harga barang yang diangkut, efisiensi lalu lintas barang antarpulau, serta membuka lapangan pekerjaan baru,” tambahnya.
Sejauh ini, lanjut Subagiyo, pemerintah telah berupaya secara optimal untuk menjamin distribusi barang dan/atau penumpang dari wilayah barat ke timur atau sebaliknya dapat berjalan dengan baik.
“Program-program strategis juga telah banyak diimplementasikan oleh pemerintah, baik dari sisi pelabuhannya maupun angkutannya, termasuk integrasi dengan pelaku usaha terkait,” tegasnya.
Dia mencontohkan secara konsisten pemerintah mendorong optimalisasi Tol Laut, didukung oleh integrasi angkutan perintis dan pelayaran rakyat yang saling menunjang satu sama lain, serta pengembangan pelabuhan yang berorientasi pada upaya untuk membuka dan/atau memperkuat keterhubungan antarwilayah Indonesia. I
