PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU TINGKATKAN DAYA SAING, JAMIN KEADILAN SOSIAL, DAN PERKUAT PERSATUAN

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadikan pembangunan infrastruktur salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menjamin keadilan sosial, dan memperkuat persatu nasional.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pembangunan infrastruktur tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dikoneksikan dengan pengembangan wilayah-wilayah produktif, seperti area industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan.

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga berusaha sebaik mungkin memperhatikan aspek pelestarian lingkungan mulai dari tahap desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan,” ujarnya pada Forum Internasional Integrated Infrastructure Development (InFInID) 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung, Selasa (21/9/2021).

Sebagai contoh, Basuki mengatakan pembangunan 61 bendungan yang dilaksanakan Kementerian PUPR pada 2020-2024 diikuti dengan rehabilitasi dua juta hektare sistem irigasi dan pembangunan 500 hektare sistem irigasi baru, sehingga meningkatkan suplai air ke sawah petani.

“Kementerian PUPR juga terus melakukan upaya peningkatan produksi energi terbarukan dari bendungan, yakni pemanfaatan lahan bendungan untuk panel surya dan pengembangan hydropower untuk menghasilkan listrik,” jelasnya.

Pada bidang konektivitas, Basuki menambahkan, pembangunan jalan tol dipastikan terhubung dengan area-area produktif, seperti Jalan Tol Trans Sumatera yang terhubung dengan area industri dan pelabuhan, Tol Trans Jawa yang dibangun untuk mendukung konektivitas area industri seperti Jababeka, Karawang, Subang, dan Batang.

“Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR saat ini juga tengah membangun Jalan Tol Semarang-Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut,” ungkapnya.

Basuki berharap jalan tol ini dapat menjadi solusi banjir rob yang sering terjadi di jalan nasional Semarang-Demak dan menyebabkan kemacetan. Jadi, lanjutnya, ditargetkan pembangunannya rampung sebagian pada Juni 2022.

Baca Juga:  Tingkatkan Kinerja Jaringan Jalan Nasional dengan Ditjen Hubdat Gelar FGD Pengembangan ATMS

Dalam pengendalian banjir rob Semarang, dia menuturkan, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dari hulu ke hilir.

“Pada bagian hulu untuk Kota Semarang, dibangun Bendungan Jatibarang, kanal banjir, normalisasi sungai, tanggul laut, stasiun pompa, kolam retensi, termasuk Bendung Gerak Kanal Banjir Barat,” jelasnya.

Untuk meningkatkan kualitas permukiman dan perkotaan, Basuki mengatakan, akan terus melakukan penataan kawasan salah satunya melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

“Kementerian PUPR telah semakin banyak membangun green building, fasilitas pengendali banjir, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, serta peningkatan suplai air bersih dan sanitasi,” katanya. I

 

 

Kirim Komentar