Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perhubungan sebesar Rp8,5 triliun pada tahun 2022.
Sampai dengan Maret 2022, PNBP di sektor perhubungan sudah mencapai Rp1,3 triliun atau 15,76% dari target.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi optimis target PNBP pada tahun 2022 dapat dicapai.
“Asumsinya, ekonomi nasional mulai membaik dan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali,” ujarnya saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/4/2022).
Menhub menjelaskan, dengan semakin terbatasnya ruang fiskal negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sektor transportasi, diperlukan upaya mencari pendanaan kreatif di antaranya melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), PNBP, dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).
Pagu anggaran Kemenhub, lanjutnya, terus mengalami tren penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Namun sebaliknya, Menhub menyatakan, pagu PNBP dan BLU menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022.
Tercatat, realisasi PNBP juga terus meningkat, yaitu pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp7,7 triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp7,9 triliun.
“PNBP dibutuhkan untuk menambah kemampuan keuangan negara, sehingga pembangunan tetap bisa dilanjutkan di tengah keterbatasan fiskal. Ke depan, kita akan terus upayakan cara yang governance untuk meningkatkan PNBP,” ungkapnya.
Sejumlah upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan PNBP tahun 2022, yakni mengoptimalkan PNBP dari jasa layanan kepelabuhanan sesuai dengan fasilitas yang ada, mereformasi pelayanan pendidikan dan diklat dengan sistem daring/online berbasis aplikasi, software dan web, serta pemberian sertifikat on delivery dan pembelajaran praktik secara tatap muka.
Selain itu, optimalisasi lainnya adalah melakukan kampanye keselamatan perjalanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bepergian dengan aman dan nyaman, mengusulkan balai pengujian dan balai perawatan menjadi satker BLU.
Kemudian upaya yang lain, yakni menerapkan tarif yang kompetitif dalam optimalisasi pemanfaatan asset, mengoptimalkan PNBP melalui pemanfaatan BMN dan sewa terhadap aset BMN berdasarkan PP 28 Tahun 2020, dan penerapan denda administrasi dalam rangka menjamin kepatuhan pihak operator transportasi menjalankan aspek keselamatan.
Meskipun PNBP terus ditingkatkan, Menhub menuturkan bahwa Kemenhub juga telah mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi PNBP untuk merespons kesulitan-kesulitan yang dialami pelaku usaha sektor transportasi dan juga masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Sejumlah kebijakan relaksasi yang dilakukan di antaranya melakukan relaksasi PNBP berupa penyesuaian kembali penetapan jatuh tempo pembayaran, menerapkan tarif PNBP sampai dengan nol rupiah untuk kegiatan jasa transportasi tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial, dan melakukan evaluasi teknis operasional berupa pemberian relaksasi penyesuaian masa berlaku perizinan sertifikasi/lisensi setelah dilakukan pengkajian dari sisi teknis operasional.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta Kemenhub untuk mengkaji secara mendalam terhadap potensi-potensi baru yang menjadi sumber peningkatan PNBP di sektor perhubungan.
Selain membahas PNBP, dalam raker juga dibahas mengenai Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) BPK RI sampai dengan Semester II tahun 2021.
Komisi V DPR mengapresiasi Kemenhub atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021.
Lasarus menjelaskan, Komisi V DPR RI meminta Kemenhub untuk terus menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Saat ini, Kemenhub terus menindakanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK pada tahun 2021, yang sampai dengan 24 Maret 2022 prosentase temuan dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mencapai 81,89%. I
