Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR.
Menurutnya, pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan tetap menjadi prioritas Kementerian Pariwisata (Kemenpar) guna mendorong kontribusi sektor pariwisata yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, serta kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR di Jakarta.
Dia menjelaskan, RKP 2027 mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.
Tema tersebut mendukung Prioritas Nasional atau Asta Cita ke-3, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Menpar menambahkan, program prioritas pada tahun depan akan difokuskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan kegiatan prioritas berupa penyelesaian 10 destinasi prioritas dan pembangunan tiga destinasi regeneratif.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8% hingga 6,5%. Sementara itu, lapangan usaha yang terkait erat dengan sektor pariwisata, yaitu akomodasi, makanan dan minuman, ditargetkan tumbuh sebesar 8,7% sampai dengan 9,3%.
Guna mendukung target tersebut, Kemenpar telah merumuskan sejumlah intervensi di antaranya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran pariwisata, pengembangan atraksi dan event berkualitas, penguatan pariwisata berkelanjutan, pengembangan destinasi, serta pengembangan industri dan rantai pasok yang inklusif.
Pariwisata juga dimandatkan untuk meningkatkan kontribusinya pada tahun 2027, yang tercermin dari peningkatan seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenpar dibandingkan tahun 2026.
Sejumlah target yang telah ditetapkan meliputi kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 17,6 juta hingga 19,1 juta kunjungan atau meningkat sekitar 8,5% sampai dengan 10%.
Pengeluaran wisatawan mancanegara atau Average Spending per Arrival (ASPA) ditargetkan mencapai US$1.447 hingga US$1.497, meningkat sekitar 5,5% sampai dengan 6,6%.
Peningkatan aktivitas wisatawan mancanegara tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap devisa pariwisata sebesar US$25,5 miliar hingga US$28,6 miliar atau tumbuh sekitar 16% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan atau meningkat 8,5% dibandingkan tahun 2026.
Sektor pariwisata juga ditargetkan mampu menyerap 27,33 juta tenaga kerja atau meningkat 3%.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan mencapai 4,7% hingga 4,8% atau meningkat sekitar 0,4 poin persentase.
Adapun investasi pariwisata pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp71 triliun atau meningkat sekitar 11,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Kemenpar menerima alokasi anggaran sebesar Rp1,01 triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian IKU dan penyelesaian berbagai isu strategis sektor pariwisata.
Melihat tren pergerakan pagu anggaran Kemenpar sejak tahun 2016 hingga tahun 2027, terlihat anggaran mengalami tren penurunan sejak tahun 2024.
Bahkan, pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp1,01 triliun berada jauh di bawah tren historis anggaran Kemenpar dan masih berada di bawah kebutuhan ideal.
Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 29,6% dibandingkan pagu tahun 2026, dengan penurunan terbesar terjadi pada program pariwisata sebesar 65% dan program pendidikan, serta vokasi sebesar 46%.
“Terlepas dari keterbatasan anggaran yang tersedia, Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan sektor pariwisata,” tutur Menpar.
Pagu indikatif tahun 2027 direncanakan dialokasikan dengan komposisi 42,38% untuk Sekretariat Kementerian, sebesar 17,27% untuk Satuan Kerja Pusat selain Sekretariat Kementerian, sekitar 35% untuk Politeknik Pariwisata sesuai anggaran fungsi pendidikan, dan 5,35% untuk Badan Pelaksana Otorita.
Terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Kemenpar menyampaikan rincian program dan kegiatan pada masing – masing Satuan Kerja Pusat, Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita, serta perbedaan skala dan jangkauan kegiatan yang dapat dicapai pada skenario pagu indikatif dan pagu ideal.
Pada Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, yang sebagian besar programnya langsung menyentuh masyarakat dan SDM pariwisata, serta memiliki tugas menjaga hubungan internasional, perbedaan utama antara pagu indikatif dan pagu ideal terletak pada jumlah masyarakat dan SDM pariwisata yang dapat dijangkau dan dibina, serta jumlah kesepakatan kerja sama yang dapat diwujudkan.
Selanjutnya, perbedaan antara pagu indikatif dan pagu ideal pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur akan memengaruhi skala intervensi yang dapat dilakukan di destinasi.
Dampaknya antara lain berkurangnya jumlah pendampingan dan sertifikasi dalam program pengembangan dan penguatan kapasitas desa wisata, serta berkurangnya cakupan destinasi dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN).
Pada Deputi Bidang Industri dan Investasi, dampak perbedaan pagu terlihat pada jumlah auditor dan pengawas yang dapat ditingkatkan kompetensinya, jumlah badan usaha yang dapat dilakukan pengawasan rutin maupun insidental dalam pelaksanaan program Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha, serta terbatasnya kegiatan yang berfokus pada promosi investasi dan dukungan bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah dalam menarik investasi.
Sementara itu, pada Deputi Bidang Pemasaran, berkurangnya pagu indikatif berpotensi mengurangi optimalisasi eksposur pariwisata Indonesia di pasar domestik maupun internasional.
Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah kegiatan promosi dan semakin selektifnya Kementerian Pariwisata dalam menentukan pasar yang menjadi sasaran promosi.
Dari sisi Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Event), ketersediaan pagu ideal akan menentukan kemampuan Indonesia dalam meningkatkan daya saing sebagai destinasi event kelas dunia.
Pagu ideal akan berpengaruh terhadap terwujudnya proses perizinan yang lebih cepat, lebih sederhana dan lebih transparan, serta peningkatan jumlah event daerah yang dapat didukung.
Berkurangnya pagu juga berdampak pada enam Politeknik Pariwisata di bawah Kemenpar.
Dengan pagu ideal, kapasitas pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dapat ditingkatkan secara signifikan, baik dari sisi jangkauan maupun kualitas.
Terakhir, ketersediaan tambahan anggaran bagi Badan Pelaksana Otorita dibutuhkan untuk meningkatkan upaya promosi dalam memperkuat visibilitas dan daya saing destinasi.
Selain itu, tambahan anggaran juga mendukung percepatan pengembangan Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas (3A), baik melalui penguatan kerja sama investasi maupun pembangunan yang dilakukan secara langsung.
Pada tahun depan, Kemenpar akan melanjutkan berbagai program unggulan yang telah dijalankan pada tahun 2026 di antaranya peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, Event by Indonesia dan Tourism 5.0.
Dalam kesempatan yang sama, Menpar menambahkan, sejumlah studi kasus yang menunjukkan dampak nyata program Kemenpar.
Salah satunya adalah program pengembangan desa wisata yang dijalankan melalui strategi intervensi yang terarah dan bertahap sesuai tingkat perkembangan masing-masing desa wisata agar dapat tumbuh secara berkelanjutan hingga mencapai kemandirian.
Hasilnya menunjukkan dampak positif, baik dari sisi pengembangan desa wisata maupun kontribusinya terhadap aktivitas dan ekonomi pariwisata.
Dari sisi cakupan pengembangan, jumlah desa wisata yang terdata dalam platform Jadesta meningkat dari 6.148 desa pada 2025 menjadi 6.262 desa pada tahun 2026 atau tumbuh 1,85%.
Pada 50 desa wisata penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara terus menunjukkan pertumbuhan.
Dari tahun 2023 ke tahun 2024, total kunjungan dan perjalanan wisatawan meningkat 14,93%, kemudian kembali tumbuh 44,81% pada tahun 2025, sehingga secara total mencapai lebih dari 2,3 juta kunjungan dan perjalanan wisatawan pada tahun 2025.
Peningkatan aktivitas wisata tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Pendapatan sektor pariwisata pada 50 desa wisata tersebut meningkat dari Rp38,48 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp46,05 miliar pada tahun 2024 atau tumbuh 19,67%, kemudian kembali meningkat menjadi Rp59,60 miliar pada tahun 2025 atau tumbuh 29,41% dibandingkan tahun sebelumnya.
Melihat berbagai dampak nyata tersebut, Menpar menegaskan peningkatan anggaran bukan semata – mata kebutuhan kelembagaan, melainkan investasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kawasan.
Di akhir rapat kerja, Menpar mengapresiasi dan menegaskan pentingnya dukungan serta sinergi seluruh pihak, khususnya Komisi VII DPR, dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Masukan tersebut menjadi bagian penting bagi kami dalam menyusun kebijakan dan program kerja yang lebih tepat sasaran, berimbang, dan berdampak nyata. Semoga sinergi antara pemerintah dan DPR dapat terus diperkuat demi mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berkelanjutan, serta semakin berdaya saing,” tuturnya. I
