Industri kecil dan menengah (IKM) masih menunjukkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional sepanjang tahun 2023.
Hal ini didukung dari populasi IKM yang mencapai 4,19 juta unit usaha atau berkontribusi sebesar 99,7% dari total unit usaha industri di Indonesia, sehingga memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional.
“Dengan populasi tersebut, IKM turut andil terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 65,52% dari total tenaga kerja industri nasional. Selain itu, berkontribusi hingga 21,44% dari total nilai output industri, sehingga betul-betul berperan penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita di Jakarta.
Dia menjelaskan, sepanjang tahun 2023, Kemenperin proaktif meningkatkan kemampuan sektor IKM melalui berbagai program fasilitasi teknologi dan sarana prasarana teknologi, peningkatan kualitas produk dan keahlian pelaku IKM, serta peningkatan akses pasar.
Misalnya, dalam program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi, Ditjen IKMA telah memfasilitasi sebanyak 65 IKM untuk mendapatkan fasilitas ini dengan total nilai restrukturisasi sebesar Rp7,9 miliar, dengan total nilai investasi mesin/peralatan yang dilakukan oleh pelaku IKM sebesar Rp60,7 miliar.
Permohonan penggantian biaya terbanyak pada tahun 2023 adalahreimbursement untuk pembiayaan mesin destilator minyak atsiri dan mesin milling (CNC/manual).
“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program restrukturisasi mesin/peralatan IKM, menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi IKM sebesar 103 persen sehingga kinerja usahanya dapat semakin meningkat,” ungkap Reni.
Ditjen IKMA juga melakukan peningkatan daya saing melalui fasilitasi dan pembinaan kepada 89 sentra IKM, di antaranya 21 sentra IKM berasal dari kegiatan Satker Pusat dan sebanyak 68 sentra IKM dari pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Peningkatan daya saing IKM terlihat dari hasil bimbingan, pendampingan dan sertifikasi yang diberikan oleh Ditjen IKMA sepanjang tahun lalu,” tutur Reni.
Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa setelah tersertifikasi HACCP, jumlah IKM pangan yang melakukan ekspor meningkat 23% dan sebanyak 35,7% IKM berhasil melakukan ekspansi pasar.
Sepanjang tahun 2023, Ditjen IKMA telah memfasilitasi pendampingan sertifikasi HACCP kepada 11 IKM makanan dan minuman.
Tidak hanya itu, Ditjen IKMA turut memfasilitasi sertifikasi SNI garam kepada 4 IKM, sertifikasi SNI mainan anak bagi 15 IKM dan SNI pakaian bayi bagi 20 IKM.
Adapun fasilitasi pendaftaran perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) melalui Klinik KI Ditjen IKMA telah diberikan kepada 611 IKM.
Di samping itu, juga diiberikan fasilitasi desain dan cetak kemasan melalui Klinik Desain Merek dan Kemasan Ditjen IKMA kepada 319 IKM.
“Demi meningkatkan kualitas proses bisnis IKM, Ditjen IKMA memberikan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) kepada 3 IKM, dan pendampingan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) kepada 4 IKM,” jelasnya.
Sesuai dengan gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Ditjen IKMA juga memberikan bimbingan teknis dan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam NegeriIndustri Kecil (TKDN – IK) kepada 853 IKM.
“Berdasarkan monitoring TKDN – IK per 27 Desember 2023, tercatat sebanyak 8.030 sertifikat telah diterbitkan,” tegas Dirjen IKMA.
Berikutnya, upaya perluasan akses pasar pun tak luput dari perhatian Ditjen IKMA. Hingga triwulan IV tahun 2023, sebanyak 4.057 IKM telah bergabung dalam program e-Smart IKM.
Sebanyak 458 IKM berhasil onboarding dalam marketplace dan tujuh IKM telah difasilitasi oleh Ditjen IKMA untuk mengidentifikasi/mengimplementasikan teknologi industri 4.0 pada lini produksi, yang antara lain berupa penyusunan aplikasi Customer Relationship Management, Warehouse Management System (CRM), serta penyusunan Enterprise Resource Planning (ERP) yang mencakup produksi, pemasaran dan keuangan.
“Program e-Smart IKM ini disinergikan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” ujar Reni.
Tahun lalu, Kemenperin dan pemerintah daerah telah memfasilitasi 30 IKM terpilih melalui Gernas BBI/BBWI Bengkulu. Total penjualan 30 IKM secara online dan offline sejak 1 September 2023 hingga 11 November 2023 tercatat sebesar Rp11,72 miliar.
Selama pendampingan tercatat rata-rata omzet bulanan total mencapai nilai Rp5,2 miliar dengan peningkatan rata-rata bulanan sebesar 63,44%.
“Kami juga terus memfasilitasi pelaku IKM dalam pameran nasional dan internasional. Sebanyak 374 IKM telah berpartisipasi dalam berbagai event yang diselenggarakan tahun 2023, antara lain IFEX, JIFFINA, Hari Batik Nasional (HBN), Trade Expo Indonesia, Inacraft, Ambiente di Jerman, Gebyar IKMA 2023, dan beberapa kegiatan lainnya,” papar Reni.
Menurutnya,upaya penguatan IKM dalam rantai pasok industri manufaktur nasional turut dilakukan melalui link and match dan optimalisasi perjanjian kerja sama dengan kementerian atau lembaga.
Sebanyak 214 IKM telah difasilitasi melalui business matching dan link and match dengan industri besar (tier ATPM) maupun sektor ekonomi lain.
Hingga saat ini sebanyak 20 IKM telah melakukan kemitraan hingga tahap komitmen atau kontrak. I
