Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, tengah berkoordinasi menggaet Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlibat dalam perancangan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di dekat jalur kereta api.
Menurutnya, pembangunan rumah untuk MBR di jalur kereta api dinilai tepat untuk mempermudah masyarakat melakukan mobilisasi dengan jarak yang dekat namun tetap ramah di kantong.
“Kami juga tadi berbicara dengan Bapak Menteri Bappenas, bagaimana mengembangkan jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat dan murah,” ujarnya di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menteri Maruar menambahkan, koordinasi dengan Bappenas dalam pembangunan perumahan bagi MBR di dekat jalur transportasi umum tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan jalur – jalur komoditas lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah perumahan misalnya, seperti jalur gas dan jalur listrik.
Dia memastikan bahwa nantinya pembangunan perumahan itu akan memperhatikan dan memaksimalkan lahan – lahan yang memang belum tergarap sehingga terjadi pemanfaatan yang tepat.
“Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras bagaimana jalur listrik, jalur gas, jalur kereta api, semuanya bisa sinergi sebagai satu tim,” ungkapnya.
Guna mendukung program ini bisa terealisasi, Menteri PKP juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar pembangunan perumahan MBR di dekat jalur transportasi umum ini bisa masuk sebagai salah satu bagian Program Strategis Nasional (PSN).
Usulan itu disampaikannya lewat rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Selasa (7/1/2025) sore.
Turut dalam rapat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Kami sudah mengusulkan, tadi rapat juga PSN program. Artinya ini, ada di 30 sampai 50 titik. Khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, khusus buat masyarakat. Supaya izinnya dipercepat, supaya terjadi pemerataan, supaya terjadi pemanfaatan lahan yang ada. Jadi, doain ya,” tuturnya. I
