Penurunan kasus tengkes (stunting) di wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) membutuhkan kerja – kerja kolaboratif berbagai stakeholders.
Oleh karena itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyambut positif rencana kegiatan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa – Bali – Nusa Tenggara (Jabanusa), yang akan dilaksanakan di Kota Semarang.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi delegasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Kantor Gubernur Jateng, belum lama ini.
Luthfi mengatakan, kerja – kerja kolaboratif yang perlu dilakukan di antaranya mulai dari pendampingan, pencegahan pernikahan dini dan sebagainya.
Dia berharap keterlibatan skatekhoders, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bupati/wali kota, pemerintah desa hingga PKK.
Luthfi menjelaskan, penurunan dan pencegahan stunting, merupakan modal dasar dalam rangka menyiapkan generasi yang akan datang.
Maka dari itu, anak – anak harus dipersiapkan sejak dini mulai pranikah, masa kehamilan sampai dengan 1.000 hari pertama kehidupan.
“Jawa Tengah akan paling depan memerangi stunting. Seluruh kepala daerah di Jateng, dituntut untuk menurunkan stunting,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menambahkan, komitmen penurunan stunting di Jawa Tengah sudah dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor.
Salah satunya, dia menambahkan, dengan mengidentifikasi faktor risiko berdasarkan siklus hidup, termasuk pendampingan terhadap ibu hamil dengan risiko stunting.
“Dari ibu hamil itu kita bisa prediksi risiko stuntingnya, 85% stunting itu bisa diketahui sejak kehamilan, intervensinya berlanjut sampai 1.000 hari kehidupan pertama,” jelasnya.
Berdasarkan data Triwulan II/2026, prevalensi stunting Jawa Tengah sebesar 9,93%.
Meski tren angka prevalensinya sejak tahun 2024 terus turun, tetapi masih ada kesenjangan atau disparitas antarwilayah.
Misalnya, Wonosobo 18,05%, Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%, sedangkan daerah lain sudah ada yang di bawah 10%, seperti Demak sudah 2%.
“Penurunan stunting di Jawa Tengah bervariasi antardaerah dan disparitasnya masih cukup tinggi. Kalau rata – rata prevalensi stunting di Jawa Tengah sudah 9,93%,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres Eddy Cahyono Sugiarto menjelaskan, rapat koordinasi teknis (rakortek) percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan di Kota Semarang tersebut, menindaklanjuti apa yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Salah satu pilar pembangunan SDM ini adalah penanganan stunting. Jadi kita harus siapkan generasi emas Indonesia. Kita ingin pastikan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk menurunkan stunting,” ungkapnya.
Mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting secara nasional sudah turun dari 21,5% menjadi 19,8%.
Adapun target untuk tahun 2029 sekitar 15%, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target itu.
“Mari kita turunkan stunting untuk memastikan kesiapan SDM unggul. Gubernur Jateng sudah punya komitmen tinggi untuk menurunkan stunting. Kami juga ajak seluruh komponen bangsa, termasuk media untuk berperan dalam advokasi pencegahan stunting,” tuturnya. I
