PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND menyatakan selama 2024 mampu menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 4,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tanah air.
Menurut Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris, realisasi penyaluran tersebut mencapai 96% dari target yang ditetapkan.
“Tak dipungkiri masih menghadapi beberapa kendala dalam proses distribusi (bansos). Salah satu tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah pemutakhiran data penerima,” jelasnya.
Menurutnya, proses pemutakhiran data sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), tetapi PosIND turut berkontribusi agar penyaluran ini bisa berjalan makin efektif dengan menyediakan data tambahan berupa foto rumah dan geotagging penerima.
Data ini digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh Kemensos, guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Selain itu, PosIND juga mendatangi langsung penerima yang memiliki keterbatasan fisik, seperti lansia, difabel atau yang sedang sakit, sehingga bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
Tantangan lain yang dihadapi adalah penyaluran bansos di wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T), khususnya pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2024.
“Kendala utama berupa akses transportasi dan kondisi cuaca, serta waktu penyaluran yang sangat terbatas, yaitu hanya dua minggu,” ungkapnya.
Haris menambahkan, seluruh tantangan tersebut mampu diatasi dengan baik, karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan, otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan.
“Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam hal transportasi dan keamanan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2024, seluruh bansos berhasil kami salurkan,” tuturnya.
Selain tantangan tersebut, Pos Indonesia juga harus menyesuaikan agenda kerjanya di tahun 2024 yang diwarnai dengan pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak di seluruh pelosok negeri, yaitu pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi proses penyaluran bansos, lanjut Haris, bantuan yang disalurkan merupakan program rutin dan tidak terkait dengan kepentingan politik.
“Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran tetap netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Menurut Haris, pihaknya mengadopsi teknologi digital dalam proses penyaluran bansos melalui aplikasi Pospay yang memungkinkan pencairan bansos secara digital bagi penerima yang memiliki smartphone.
Sementara itu, bagi yang tidak memiliki akses ke perangkat digital, PosIND mengadopsi pendekatan inovatif dengan menerapkan sistem QR Code sebagai bukti kelayakan penerima bantuan.
Layanan USSD dan SMS, juga tersedia bagi mereka yang hanya memiliki fitur phone. I
