Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau Smart Defense System (SDS) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut dilakukan menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.
Oleh karena itu, kata Deputi Bidkoor Pertahanan Negara (Hanneg) Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto, pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.
“Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, yakni Smart Defense System,” jelasnya.
Menurut Kisdiyanto, sistem pertahanan cerdas harus dibangun di IKN, karena daerah itu akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia dan sesuai dengan rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022-2024.
Selanjutnya pada tahun 2025 pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan.
Dia menilai, dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana induk sistem pertahanan IKN tahun 2024 dan tahun 2025.
“Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN,” tegasnya.
Kisdiyanto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN.
Dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
Sistem pertahanan IKN terus dirancang seiring makin intensifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan.
Dalam rancangannya, sistem pertahanan semesta menjadi salah satu sistem yang digunakan di IKN.
SDS merupakan sistem pertahanan yang mensinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menggunakan teknologi mutakhir.
Sementara itu, pertahanan semesta berarti sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, seluruh wilayah dan seluruh sumber daya nasional.
IKN hadir dengan konsep smart city atau kota cerdas yang mengintegrasikan jaringan dan teknologi informasi dalam pembangunan kota. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN.
Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) saat ini tengah berupaya membangun sistem pertahanan cerdas di IKN dengan cara berkoordinasi dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.
“Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System,” jelas Kisdiyanto saat membuka rapat membahas sistem pertahanan IKN di Jakarta dalam siaran resminya.
Dia menjelaskan, sistem pertahanan cerdas itu harus dibangun di IKN, karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia.
Kisdiyanto menambahkan, merujuk pada rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022-2024, pemerintah harus meningkatkan pertahanan karena presiden sudah mulai berkantor di IKN pada Juli 2024. I
