SISTEM SMART GOVERNMENT IKN AKAN DIDUKUNG TEKNOLOGI KORSEL

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) ada tahun 2023 melakukan proyek kerja sama terkait strategi pengembangan digital ID dan strategi digitalisasi dalam pengentasan kemiskinan.

Dalam acara Digital Government Cooperation Center Forum (DGCC) terdapat beberapa usulan proyek kerja sama dari Komite DGCC, termasuk dukungan upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi di Kota Nusantara menjadi smart city pada aspek smart government.

“Usulan kerja sama tersebut meliputi penggunaan Big Data dan AI untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9/2023).

Menurutnya, penguatan kemitraan strategis antara Korea dan Indonesia untuk pembangunan masa depan bersama, khususnya di bidang transformasi digital yang bukan hanya sekadar aspirasi melainkan sebuah kebutuhan.

Transformasi digital Indonesia saat ini juga dinilainya sudah on the track, dengan transformasi digital merupakan akselerator dalam melakukan percepatan pembangunan.

“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Namun, kami terus berupaya dan mempelajari best practice di berbagai negara, khususnya Korsel untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.

Presiden National Information Society Agen (NIA) Jong Sung Hwang menjelaskan, ke depan pihaknya akan secara aktif membantu Indonesia di bidang pemerintahan digital.

Seperti yang dilakukan pihaknya dengan membuat NIA pada tahun 1987 untuk membantu digitalisasi Pemerintah Korsel.

“Pemerintah Korea Selatan dulunya memiliki 17.060 sistem silo, tapi mereka dapat mengintegrasikan semuanya dalam layanan all in one,” ungkap Jong Sung Hwang.

Dia menambahkan bahwa pada era pemerintahan digital, segala sesuatunya harus berjalan dengan benar dan data harus mudah digunakan.

Baca Juga:  REVISI PERMENDAG LARANG MEDSOS TRANSAKSI LANGSUNG

“Biasanya penyiapan data memakan banyak waktu, namun dengan infra data dapat memakan waktu yang lebih cepat dan data lebih mudah digunakan,” tegasnya. I

Kirim Komentar