Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menghadiri rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar.
Rapat ini berfokus pada pembahasan langkah-langkah strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan target pengurangan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2025.
Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko Pemmas), baru-baru ini.
Rapat dihadiri oleh kementerian – kementerian yang dikoordinir oleh Kemenko Pemmas.
Pertemuan ini menjadi salah satu langkah koordinatif untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos menjelaskan, sejumlah program dan ruang kerja yang telah dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Dia menjelaskan bahwa program – program Kemensos menggunakan pendekatan terarah, terpadu dan berkelanjutan.
“Sasaran program diusulkan melalui DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai dasar pelaksanaan, kemudian eksekusi melalui tiga Direktorat Jenderal dengan masing – masing tugas dan fungsi,” tuturnya.
Mensos menambahkan, program penanganan kemiskinan yang telah dijalankan oleh Kemensos meliputi penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan upaya peningkatan kapasitas ekonomi bagi kelompok rentan, serta masyarakat miskin.
“Kementerian Sosial terus berupaya menjalankan berbagai program bantuan yang bersifat komprehensif, mulai dari perlindungan sosial hingga rehabilitasi sosial. Kami juga memastikan program ini menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” ungkap Mensos.
Mensos menegaskan, pentingnya koordinasi lintas sektor agar program penanganan kemiskinan tidak tumpang tindih dan dapat menghasilkan dampak yang signifikan di lapangan.
Dia juga menyoroti perlunya penguatan monitoring dan evaluasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Kami membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Ini penting agar program yang kami jalankan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin,” tuturnya.
Sementara itu, Menko Pemmas Muhaimin Iskandar menyatakan, komitmen pemerintah untuk memastikan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Menurutnya, angka kemiskinan ekstrem yang saat ini masih terjadi di sejumlah daerah harus segera ditangani melalui kebijakan yang lebih terpadu dan terintegrasi.
“Target kita jelas, yaitu mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2025. Untuk mencapai itu, kita perlu memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dampak konkret di lapangan,” jelasnya.
Data yang akurat, integrasi program dan pengawasan yang ketat adalah kunci keberhasilannya.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta rapat juga menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti masih adanya kendala distribusi bantuan, ketimpangan infrastruktur di daerah tertinggal dan perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam implementasi program.
Menko Muhaimin menutup rapat dengan harapan agar semua kementerian dan lembaga terkait dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Kolaborasi menjadi kunci utama. Saya yakin dengan kerja sama yang solid dan kebijakan yang tepat, kita bisa mencapai target ini dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera,” ungkapnya.
Pada Rapat Tingkat Menteri, Menko Muhaimi menjelaskan bahwa sepakat bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama.
“Dengan berbagai program dan kolaborasi seluruh kementerian, keberdayaan masyarakat menjadi niscaya,” ujarnya.
Sinkronisasi data kemiskinan bertujuan untuk menyatukan data kemiskinan dari berbagai sumber, sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti Mempermudah penanganan kemiskinan, Memastikan tidak ada tumpang tindih data dan program, Mengentaskan kemiskinan dan menjaga masyarakat yang rentan, serta membuat program bantuan lebih tepat sasaran. I
