Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mempercepat pengembangan industri hijau melalui pendampingan dan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas peluang dan daya saing ekspor produk dalam negeri.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur Iwan, percepatan tersebut menjadi kebutuhan, karena produk yang dipasarkan ke luar negeri dituntut memenuhi standar keberlanjutan melalui sertifikasi industri hijau.
“Kalau industri kita masuk ke pasar ekspor luar negeri, salah satu syarat sertifikatnya adalah standar industri hijau ini,” kata Iwan saat kegiatan Katalis Jatim – Kemitraan Industri – startup untuk Transisi Hijau, di Surabaya, Jawa Timur.
Dia menjelaskan, saat ini pelaku industri di Jawa Timur yang telah memperoleh sertifikasi industri hijau masih terbatas, sehingga pemerintah daerah terus melakukan pendampingan yang kini diperkuat melalui kemitraan dengan berbagai pihak agar proses transformasi berjalan lebih cepat.
Menurut Iwan, sertifikasi industri hijau memerlukan tahapan dan parameter yang cukup panjang, sehingga dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendamping, serta penyedia teknologi bersih.
Saat ini, dia menambahkan, Jawa Timur memiliki modal besar untuk mempercepat transformasi tersebut, mengingat sektor industri pengolahan menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Pada Triwulan I/2026, lanjutnya, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96% secara tahunan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp888,44 triliun atau berkontribusi 14,36% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Mengenai sektor industri pengolahan menyumbang 31,45 persen terhadap PDRB Jawa Timur dan tumbuh 5,98% pada Triwulan I/2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri nasional yang tercatat sebesar 5,04%.
“Transformasi menuju industri yang lebih efisien, rendah karbon dan berkelanjutan merupakan langkah strategis yang harus terus didorong untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, serta kelestarian lingkungan,” ungkapnya. I
