Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024 – 2044.
Dia mengatakan, pertemuan ini bertujuan menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan pariwisata berkualitas sebagai arah besar pengembangan pariwisata Raja Ampat.
Menurutnya, RIDPN merupakan panduan bersama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu dan tetap setia pada visi besarnya.
“Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan,” ujarnya dalam rapat Forum Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Hotel Aston Sorong.
Menpar menuturkan bahwa koordinasi bersama pemerintah daerah (pemda) setempat merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan.
“Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi lapangan, Menpar mengidentifikasi beberapa titik krusial yang memerlukan intervensi bersama, di antaranya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut dan penataan lalu lintas kapal wisata.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji penambahan mooring buoy (pelampung tambat) sebagai solusi mitigasi utama untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal.
“Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” jelasnya.
Selain itu, Menpar menyoroti isu manajemen daya dukung (carrying capacity) dan risiko overtourism.
Dia mengungkapkan, rencana penambahan frekuensi penerbangan ke Sorong guna meningkatkan devisa sering kali berbenturan dengan batas kemampuan alam dalam menerima wisatawan.
Menpar mengingatkan bahwa status Raja Ampat sebagai Surga Terakhir di Bumi membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah untuk mengedepankan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.
“Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan bahwa Raja Ampat merupakan satu dari sedikit tempat di dunia yang menyandang dua gelar UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve.
Bahkan, dia menambahkan, Raja Ampat juga sukses mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.
“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” ungkap Nausrau.
Meski demikian, Nausrau juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pelaku industri lokal, seperti keterbatasan kompetensi SDM, kurangnya jadwal feri rute Sorong – Waisai dan belum adanya transportasi antarpulau yang teratur dengan tarif terjangkau.
Dia juga menyoroti kurangnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit untuk memperkuat konektivitas di pulau – pulau terpencil.
Nausrau juga mendorong penguatan pendampingan dari Kementerian Pariwisata dalam proses revalidasi Raja Ampat oleh Tim Asesor UNESCO yang dijadwalkan pada Agustus 2026.
“Revalidasi ini sangat menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat akan dipertahankan, ditingkatkan atau justru dicabut,” tuturnya.
Selain agenda pertemuan, Menpar juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Marina/Jetty Sorong. I
