WALI KOTA BEKASI DAN KOMISI IX DPR BAHAS UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING

Kunjungan Komisi IX DPR dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (30/11/2021). (Istimewa)
Bagikan Artikel

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menerima kunjungan Komisi IX DPR di Gate 19 Stadion Patriot Candrabhaga, Senin (30/11/2021).

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan program percepatan penanganan stunting di Kota Bekasi.

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang dialami oleh balita karena kekurangan gizi. Hal itu menjadi fokus pembahasan pada kunjungan Komisi IX DPR kali ini.

Rahmat menjelaskan, salah satu elemen visi Kota Bekasi adalah setiap anak yang lahir dapat tumbuh sehat dan cerdas.

“Salah satu urusan pemerintah di bidang kesehatan yaitu memastikan setiap anak yang lahir di Kota Bekasi harus dapat gizi yang cukup,” ujarnya.

Menurut Wali Kota Bekasi, untuk mencapai target penurunan stunting di Kota Bekasi tidak hanya memerlukan asupan gizi dan status kesehatan balita.

“Namun, juga diperlukan perbaikan pada aspek teknis pengukuran seperti validasi data, sehingga menghasilkan informasi yang valid agar tindak lanjut penanganan stunting di Kota Bekasi dapat lebih baik kedepannya,” tuturnya.

Rahmat berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan BKKBN yang memiliki tugas dan mandat yang sama dan sinergis dalam penanganan stunting pada balita.

“Semoga upaya yang dilakukan melalui delapan aksi integrasi intervensi penurunan stunting di Kota Bekasi akan semakin baik lagi. Dengan harapan pulihnya kemampuan pendapatan daerah, sehingga lebih leluasa dalam mengalokasikan APBD Kota Bekasi untuk penanganan stunting,” tuturnya.

Selanjutnya, Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar menyatakan, angka stunting di Indonesia masih termasuk tinggi berdasarkan riset World Health Organization (WHO).

Berdasarkan data tahun 2018, kondisi anak balita Indonesia terkena stunting sebesar 30%, artinya 3 dari 10 balita mengalami kondisi gagal tumbuh dengan jumlah total hampir mencapai tujuh juta jiwa.

Satu riset 2019 menunjukkan adanya penurunan dari angka 30% menjadi 20%, tapi masih jauh dari rekomendasi WHO.

Menurut Ansory, saat ini sudah dibentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang diharapkan mampu mempercepat turunnya angka stunting.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang mendapatkan prioritas dari Provinsi Jawa Barat untuk percepatan penurunan stunting.

Oleh sebab itu, lanjut Ansory, DPR ingin mendengar langsung dari Pemerintah Kota Bekasi, diwakili puskesmas dan posyandu tentang hambatan yang dihadapi dalam percepatan penurunan stunting, serta mitra lain yang hadir hari ini untuk berkolaborasi dalam upaya penurunan stunting.

Turut terlihat pada acara kunjungan, anggota Komisi IX DPR, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kepala BKKBN, Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Resiko BPJS Kesehatan, dan Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kota Bekasi. I

 


Bagikan Artikel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here